Page 231 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 231
Sebelumnya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan menengahi perundingan perusahaan
dengan pekerja manakala ada persoalan terkait tunjangan hari raya (THR) Idulfitri.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar Rachmat Taufik Garsadi
menyatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan untuk memastikan perusahaan memenuhi
aturan yang berlaku.
"Kita terus mengawal dengan para pengawas tenaga kerja kita, untuk betul-betul seluruh
perusahaan mengikuti aturan dan Perjanjian Kerja Bersama untuk memberikan THR," kata Taufik
di Gedung Sate, 15 April lalu.
Pemerintah pusat meminta perusahaan membayar THR bagi pekerja secara penuh sebelum
Lebaran. Pemberian THR tanpa mencicil atau menunda bertujuan untuk meningkatkan daya beli
masyarakat.
Selambat-lambatnya pembayaran THR tujuh hari sebelum Hari Raya.
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Taufik menuturkan, perusahaan yang masih terdampak pandemi COVID-19 dan belum mampu
membayar THR harus membuktikan ketidakmampuan kepada pekerja/buruh lewat laporan
keuangan yang transparan.
Dialog antara perusahaan dan pekerja, kata Taufik, dapat menjadi salah satu solusi bagi
perusahaan yang tidak mampu memberikan THR .
Pemda Provinsi Jabar akan menjadi penengah dalam dialog tersebut untuk mencapai
kesepakatan.
"Namun keringanan yang dapat ditolelir sesuai SE Menaker di atas hanya soal waktu
pembayaran. Sedangkan mengenai besaran THR, semua perusahaan di Indonesia wajib
membayar sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan," tuturnya.
Selanjutnya untuk memberikan layanan pengaduan dalam pelaksanaan pembayaran THR, Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat akan mendirikan Layanan Posko Pengaduan
THR di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Jl. Soekarno-Hatta No. 532
Bandung, Selain itu, posko pengaduan juga didirikan di UPTD Wasnaker Wilayah I Bogor, UPTD
Wasnaker Wilayah II Karawang, UPTD Wasnaker Wilayah III Cirebon, UPTD Wasnaker Wilayah
IV Bandung, dan UPTD Wasnaker Wilayah V Tasikmalaya. Serta layanan pengaduan melalui Hot
Line dengan menghubungi nomor 0811-2121-444.
230
