Page 230 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021

Ringkasan

Massa yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Barat berunjuk rasa di depan Gedung Sate,
Kota Bandung, Rabu (21/4). Di tengah terik matahari, mereka menuntut setiap perusahaan
membayar THR para pekerjanya secara penuh tahun ini. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi
Serikat Pekerja Logam Elektronik (DPD FSP LEM) Jawa Barat, Mumahad Sidarta, mengatakan
selain mengenai penolakan penundaan dan penyicilan THR, massa pun menolak Omnibus Law
UU Cipta Kerja dan menuntut pengusutan tuntas kasus BPJS Ketenagakerjaan.

ALIANSI BURUH JAWA BARAT TUNTUT PERUSAHAAN BAYAR THR PENUH, JANGAN
DICICIL

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Massa yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Barat berunjuk
rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (21/4). Di tengah terik matahari, mereka
menuntut setiap perusahaan membayar THR para pekerjanya secara penuh tahun ini.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik (DPD FSP LEM) Jawa
Barat, Mumahad Sidarta, mengatakan selain mengenai penolakan penundaan dan penyicilan
THR, massa pun menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja dan menuntut pengusutan tuntas kasus
BPJS Ketenagakerjaan.

"Aksi ini ada beberapa tuntutan, terkait THR, itu kan wacananya sebelum ada edaran menteri,
ingin dicicil. Kami perjuangkan tahun ini tidak boleh cicil lagi. Situasi 2020 dan 2021 sudah beda
jauh. 2020 masih ada PSBB dan tiga bulan pabrik berhenti, sekarang enggak ada," kata Sidarta
di lokasi aksi.

Sehingga, katanya, THR tidak boleh dicicil lagi.

THR harus diberikan sesuai Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, yakni secara penuh tanpa
penundaan dan cicilan. Pemerintah pun diminta segera membuat posko pengaduan THR .

Sidarta pun mengatakan tuntutan lainnya adalah penolakan UU Cipta Kerja. Proses hukumnya,
katanya, sudah masuk persidangan di Mahkamah Konstitusi.

"Omnibus Law harus dibatalkan karena merugikan. PKWT sekarnag jadi tidak dibatasi. Kalau
tidak ada kepastian kerja ya gimana. Upah sektor mulai hilang, jadi tinggal UMP dan UMK saja.
Kenaikan upah jadi sangat kecil dengan rumus baru ini. Tentang pesangon semua dikurangi
setengah, PHK semakin mudah," katanya.

Tuntutan ketiga, katanya, seratusan orang pengunjuk rasa ini menuntut agar kasus korupsi BPJS
Ketenagakerjaan diusut sampai tuntas.

Aksi buruh ini, katanya, dilakukan juga di daerah lain di Indonesia walau dengan jumlah terbatas
dan tetap melaksanakan prokes.

Pada 1 Mei mendatang, katanya, buruh pun akan melaksanakan unjuk rasa dengan tuntutan
yang sama.

229