Page 297 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 297
Dia mengatakan posko pengaduan itu berfungsi menampung aspirasi buruh jika ada perusahaan
yang melanggar Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 2021 bagi Pekerja/Buruh.
Pada butir 3 surat itu, kata dia, disebutkan pembayaran THR buruh paling lambat tujuh hari
sebelum hari raya, namun terdapat pengecualian bagi perusahaan yang terdampak pandemi
COVID-19.
Selain itu kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota juga diminta mencari solusi
dengan mewajibkan pengusaha berdialog dengan buruh untuk mencapai kesepakatan
khususnya bagi perusahaan terdampak pandemi.
Pemimpin daerah juga perlu meminta perusahaan untuk membuktikan ketidakmampuan
membayar THR kepada buruh tepat waktu.
Menurut Ika pembayaran THR oleh perusahaan kepada buruh dilaksanakan secara penuh
dengan batas waktu maksimal tujuh hari sebelum hari raya, namun jika ada perusahaan yang
keberatan untuk membayar secara penuh karena kondisi keuangan perusahaan, pembayaran
THR dapat dilakukan secara bertahap dengan catatan ada kesepakatan dengan pekerja.
"Perusahaan harus ada keterbukaan yang membuktikan kalau dia tidak mampu. Dan kalau tidak
mampu, perusahaan boleh membayar bertahap dengan catatan ada kesepakatan dengan
pekerja," ucapnya.
Di Kota Bekasi jumlah buruh yang bekerja di perusahaan sebanyak 84.777 pekerja. Para buruh
tersebut tersebar di 2.203 perusahaan.
296
