Page 301 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021

AWASI PENCAIRAN THR, PEMPROV JAKARTA BUKA POSKO PENGADUAN DI
SELURUH KOTA ADMINISTRASI

- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka posko pengawasan pengaduan Tunjangan Hari Raya
( THR ) di seluruh kota administrasi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Andri Yansah menyampaikan,
posko pengawasan ini sebagai bentuk tindak lanjut dari program di tingkat nasional.

Oleh karenanya, dirinya sudah menginstruksiakan seluruh Suku Dinas untuk membuka posko
pengawasan THR .

"Kemarin sudah dibuat kementerian di tingkat nasionl, sekarang di tingkat daerah. Sampe
dengan tingkat sudin," kata Andri Yansah kepada wartawan di Gedung.

Andri Yansah menyebutkan, pihaknya akan menyosialisasikan terkait ketentuan pembayaran
THR ke organisasi, misalnya Kamar Dagang Indonesia (Kadin).

Selanjutnya, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi ke Asosiasi Pengusaha Indonesia
(APINDO).

"Kita sosialisasikan terkait masalah edaran Kemenaker. Dan yang saya kuatkan edaran dari kita
bahwa melakukan pembayaran THR tepat waktu dan tidak dicicil," tuturnya.

Andri menyebutkan, posko pengawasan itu bukan hanya melakukan pengawasan di lapangan.
Namun juga memfasilitasi perusahaan yang memiliki masalah.

Kata dia, perusahaan sudah bisa melaporkan untuk pembayaran THR di posko-posko yang sudah
dibuka di seluruh kota administrasi.

Ditanya besaran THR, Andri Yansah menyebutkan, sebetulnya itu mengikuti aturan yang berlaku
sehingga tidak boleh diganggu gugat.

Namun untuk kebijakan dicicil atau dibayarkan langsung, pihaknya sebetulnya masih akan
melihat kemampuan perusahaan tersebut terlebih dulu.

Dia mencontohkan, perusahaan mall yang terkena imbas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) sehingga harus membatasi kapasitas pengunjungnya sampai 20 persen,
maka akan ada toleransi tersendiri.

"Kalau yang mengajukan sepertu itu nggak perlu lagi saya harus tanya lagi, ya saya langsung
silahkan boleh," tutur dia.

Untuk hotel-hotel di Jakarta, kata dia, pihaknya masih akan melihat terlebih dulu status hotel
tersebut. Bagi hotel-hotel bintang 4-5, kalau mereka mengajukan untuk mencicil pembayaran
THR, maka tentu pihaknya akan mempertanyakan.

"Tapi kalau bintang 3 ke bawah sudah langsung kita eksekusi boleh, seperti itu. Jadi kita sudah
punya kode-kodenya," kata dia.***.

300