Page 303 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 303
Pekerja/buruh PKWTT dan PKWT yang berhak menerima THR adalah mereka yang sudah bekerja
di perusahaan yang bersangkutan minimal satu bulan secara terus menerus atau lebih.
Berdasarkan Permenaker yang sama, besaran THR yang diterima setiap pekerja/buruh akan
berbeda-beda tergantung pada besaran upah yang dia terima.
Bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 12 bulan secara berturut-turut, maka besaran
THR adalah sebesar upah bulanannya.
Sementara bagi mereka yang masa kerjanya masih di bawah 1 tahun, namun sudah lebih dari 1
bulan, besaran THR yang diberikan bersifat proporsional tergantung lamanya ia bekerja.
Perhitungannya adalah masa kerja (bulan):12 x upah 1 bulan.
Misalnya, seseorang sudah bekerja selama 3 bulan dan upah bulanannya sebesar Rp4.800.000,
maka ia akan menerima 3:12xRp4.800.000= Rp1.200.000.
Apabila perusahaan memiliki aturan besaran THR yang lebih besar dari yang ditentukan
Pemerintah, maka diperkenankan mengacu aturan internal yang telah disepakati dengan
pekerja/buruh atau sudah menjadi kebiasaan.
Dalam satu tahun, THR diberikan hanya 1 kali di saat menjelang perayaan hari raya keagamaan.
Setiap pekerja/buruh akan menerima THR sebelum menjelang hari raya keagamaannya.
Untuk yang beragama Islam berarti sebelum Lebaran, untuk pemeluk Nasrani berarti sebelum
Natal, dan seterusnya.
Ada pun batasan waktu pencairan THR berdasarkan Permenker 6/2016 adalah maksimal 7 hari
sebelum jatuhnya hari raya keagamaan.
Namun, mengingat tahun ini masih dalam suasana pandemi Covid-19 dan banyak perusahaan
yang secara keuangan terdampak, maka ada penyesuaian dalam pemberian THR kepada para
pekerja/buruhnya.
Keringanan tersebut diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Perusahaan diberikan keringanan untuk bisa mencairkan THR tidak dalam batas 7 hari sebelum
hari raya, dengan catatan THR harus sudah cair sebelum hari raya itu tiba.
Waktu pemberian THR ini harus dibicarakan dengan kelompok pekerja/buruh secara
kekeluargaan agar tidak adanya kesalahpahaman dan lahir kesepakatan.
Meski ada sedikit toleransi, namun ini bukan berarti menghilangkan kewajiban perusahaan untuk
membayarkan THR sesuai dengan besaran yang seharusnya.
Lebih lanjut, perusahaan harus membuktikan bahwa pihaknya memang tidak mampu untuk
memberikan THR tepat waktu sesuai ketentuan Permenaker 6/2016, berdasarkan laporan
keuangan internal perusahaan yang transparan.
302
