Page 310 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 310
Ringkasan
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mendorong pemerintah mengawal pemberian
tunjangan hari raya (THR) agar dibayarkan 10 hari sebelum Idulfitri 2021. "Kita berharap
pemerintah bisa segera mengawal agar pemberian THR kepada masyarakat, khususnya para
pekerja kita, H-10 sebelum lebaran," ujar Saleh dihubungi VOI, Rabu, 21 April.
DPR: MAKIN CEPAT THR DIBAYARKAN, MAKIN CEPAT EKONOMI BAGUS
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mendorong pemerintah mengawal
pemberian tunjangan hari raya (THR) agar dibayarkan 10 hari sebelum Idulfitri 2021.
"Kita berharap pemerintah bisa segera mengawal agar pemberian THR kepada masyarakat,
khususnya para pekerja kita, H-10 sebelum lebaran," ujar Saleh dihubungi VOI, Rabu, 21 April.
THR diharapkan ini dapat membantu masyarakat terutama para pekerja untuk memenuhi
kebutuhan Lebaran di tengah situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.
"Jadi karena itu, kita akan bersama-sama ikut mengawal sehingga tidak ada kendala pemberian
THR," kata Saleh.
Ketua Fraksi PAN DPR itu mengingatkan masyarakat agar menggunakan THR dengan bijak
meskipun ada larangan mudik.
"Kan tidak boleh mudik, kita berharap THR yang diberikan dapat dimanfaatkan semaksimal
mungkin untuk kepentingan keluarga," imbaunya.
"Kalau pun berlebih ya jangan digunakan sembarangan, disimpan kan kita enggak tahu pandemi
selesai kapan," sambung Saleh.
Terkait dengan dibukanya tempat wisata, Saleh juga berharap masyarakat lebih baik
memanfaatkan waktu libur lebaran untuk berkumpul dengan keluarga di rumah saja.
Di samping itu, pemerintah perlu juga melakukan pemantauan di pos-pos penjagaan lokasi
wisata guna mencegah terjadinya kerumunan pengunjung.
"Menurut saya wisata juga harus dibatasi dan dikawal sehingga tidak ada potensi penyebaran
COVID-19 ditempat wisata. Saya kira harus ada pemantauan juga," tegasnya.
Menurut legislator dapil Sumatera Utara II itu, meskipun THR tidak digunakan untuk mudik dan
berwisata, akan tetapi perputaran uang masih dapat berjalan lantaran masyarakat
membelanjakannya untuk keperluan rumah tangga.
"Enggak (masalah, red). Kalau ada uang kan pasti dipergunakan masyarakat untuk belanja
kebutuhan pokok. Tetap saja ada perputaran uang ditengah masyarakat. Yang enggak boleh itu
uang berkumpul ditangan orang-orang, ditangan para pengusaha, ditangan pemerintah saja. Itu
enggak boleh harus diberikan kepada masyarakat yang butuh THR," jelas Saleh.
"Makin cepat dibayarkan, makin cepat perputaran uang. Daya beli masyarakat naik, ekonomi
kita bagus," katanya menambahkan.
309
