Page 328 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021

DISNAKER INGATKAN 7 RIBU PERUSAHAAN DI LAMPUNG BAYARKAN THR
SEBELUM H-7

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui
Disnaker mengingatkan kepada 7.000an perusahaan di bumi ruwai jurai untuk membayarkan
Tunjangan Hari Raya (THR) satu minggu sebelum lebaran Idul Fitri 1442 hijrah (H-7).

Hal tersebut disampaikan oleh Kadisnaker Provinsi Lampung Agus Nompitu saat ditemui
Tribunlampung.co.id di ruang kerjanya, Rabu (21/4/2021). Adapun rujukan pemberian THR bagi
karyawan itu tertuang di dalam SE Menaker Nomor M/6/HK.04/IV/2021.

"Jadi sudah ada SE dari Menaker yang disampaikan dan ditujukan kepada gubernur untuk
diinstruksikan kepada perusahaan untuk THR dibayarkan bagi pekerja, " kata Agus Didalam SE
mendagri diminta kepada perusahaan untuk membayarkan THR tidak dicicil minimal H-7 sebelum
lebaran.

Kalau ada perusahaan mengalami persoalan keuangan maka harus disampaikan kepada
karyawan, utamanya untuk mendiskusikan laporan keuangan secara transparan. Tapi tidak
menghilangkan untuk membayarkan THR tersebut dan ini harus dibicarakan dengan serikat
buruh. Maka dengan ditindaklanjuti SE Gubernur untuk disampaikan dan ditujukan kepada Bupati
dan Walikota se Lampung.

"Kita mendorong untuk melakukan pengawasan kepada perusahaan yang ada di daerah untuk
membayarkan haknya para karyawan untuk mendapatkan THR, " kata Agus.

Terhadap pemberian THR kepada pekerja tersebut juga diimbau kepada kepala daerah Bupati
dan Walikota untuk membentuk posko THR. Sehingga jika ada keluhan dari karyawan maka bisa
disampaikan secara gamblang.

Adapun satgas pemantauan THR ini dibentuk kepada semua daerah yang dimulai untuk
pengaduan pada 20 April sampai dengan 20 Mei mendatang.

"Kemarin sudah kita bentuk posko pengaduan THR dan sampai hari ini belum ada yang
mengadukan persoalan THR," kata Agus Dalam SE tidak boleh bagi perusahaan mencicil THR
dengan standar pemberian THR untuk penuh satu bulan gaji jika sudah bekerja selama sekurang-
kurangnya 1 tahun.

Bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR bagi para karyawan atau buruh maka ada
sanksinya yang akan diterima.

"Kalau ada indikasi perusahaan yang ngeyel maka diharapkan untuk mengedepankan mediasi
antara perusahaan dan karyawan," ujar Agus.

Dengan harapan untuk mencari jalan keluarnya atas solusi persoalan tersebut. Kemudian
persoalan THR ini juga harus menjadi perhatian khusus dari Apindo karena yang mereka
merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan.

Lalu para rekan-rekan serikat buruh juga berperan penting untuk menyuarakan hak para
karyawan. Karena mereka yang dekat dengan karyawan dan mereka yang harus pro aktif. (
Tribunlampung.co.id / Bayu Saputra ) THR 2021 lainnya.

327