Page 333 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021

"Konsekuensi dari penetapan larangan mudik Lebaran tahun ini, Pemerintah harus meringankan
beban para awak kendaraan, mulai dari sopir hingga kondektur karena sebagian besar mereka
adalah pekerja harian. Beban mereka sudah sangat besar sejak pandemi," ungkap Toriq Hidayat,
seperti dikutip ANTARANEWS, Rabu, 21 April 2021 .

Menurut Toriq, berikut dua jenis bantuan yang harus diberikan pemerintah: Toriq menambahkan,
Organisasi Angkutan Darat (Organda) telah mengajukan usulan kepada Kementerian
Perhubungan (Kemenhub) dan Kemenko Perekonomian untuk memberikan insentif kepada
pengusaha angkutan umum.

Adapun biaya yang tidak dapat dihindari oleh pengusaha angkutan umum seperti perawatan,
onderdil, serta gaji pekerja.

Usulah lain yang disampaikan Toriq Hidayat yaitu untuk meringankan beban kredit atau
pemberian keringanan cicilan bagi pengusaha operator bus, melalui POJK Nomor
48/POJK.03/2020.

Sementara itu, Djoko Setijowarno, selaku Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyatakan apabila perusahaan sektor AKAP per
mendapatkan THR .

Skema bantuan yang tepat perlu diberikan kepada perusahaan sektor transportasi Antar Kota
Antar Provinsi (AKAP).

Hal ini dikarenakan pihak pengemudi transportasi ini kerap tidak mendapat gaji bulanan bahkan
ada yang hanya mendapatkan upah mengemudi bus saja.

Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah telah menyampaikan beberapa hal terkait pembayaran THR
bagi pekerja atau buruh di perusahaan swasta, seperti rincian perhitungan, jadwal pencairan,
hingga denda bagi perusahaan yang terlambat membayar.

Adapun kebijakan pembayaran THR Kegamaan 2021 tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE)
Nomor M/6/HK.04/IV/ 2021 mengenai Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Tahun 2021 .

Surat Edaran yang dikeluarkan pada tanggal 12 April 2021 tersebut kemudian ditujukan kepada
Gubernur di seluruh Indonesia.***.

332