Page 337 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021

ANGGOTA DPR FRAKSI PKS: MUDIK DILARANG, PEMERINTAH HARUS KASIH
INSENTIF UNTUK SOPIR HINGGA KONDEKTUR

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Toriq Hidayat
mengusulkan dua insentif yang bisa diberikan pemerintah untuk meringankan beban awak
angkutan akibat dampak larangan mudik Lebaran 2021 pada periode 6-17 Mei 2021.

"Konsekuensi dari penetapan larangan mudik Lebaran tahun ini, Pemerintah harus meringankan
beban para awak kendaraan, mulai dari sopir hingga kondektur karena sebagian besar mereka
adalah pekerja harian. Beban mereka sudah sangat berat sejak pandemi," ujar Toriq Hidayat,
Rabu 21 April. Menurut dia, bantuan langsung kepada para awak kendaraan adalah insentif
pertama yang harus diberikan oleh pemerintah. Insentif yang kedua, lanjutnya, diberikan kepada
pengusaha angkutan umum agar beban usahanya berkurang.

"Organda mengusulkan kepada Kemenhub dan Kemenko Perekonomian pemberian insentif
kepada pengusaha angkutan umum. Mereka tidak bisa menghindari biaya operasional yang tetap
keluar seperti perawatan, onderdil, dan gaji pekerja," paparnya.

Ia mengusulkan Pemerintah memperkuat kebijakan ekonomi untuk meringan beban kredit yang
dimiliki pengusaha operator bus yakni aturan mengenai aturan pemberian keringanan cicilan
bagi nasabah bank melalui POJK Nomor 48 /POJK.03/2020. Sebelumnya, Ketua Bidang Advokasi
dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno
menyatakan bahwa perusahaan sektor transportasi Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) perlu
dibantu untuk dapat memberikan THR kepada pegawai mereka.

"Pemerintah dapat membantu memberikan bantuan langsung tunai pengemudi angkutan umum
bus AKAP," kata Djoko Setijowarno.

Menurut Djoko, untuk pengusaha sektor transportasi darat AKAP perlu ada semacam skema
bantuan. Hal itu, ujar dia, karena pengemudi bus AKAP kerap tidak mendapat gaji bulanan tetapi
ada yang hanya dapat upah jika mengemudikan bus, sehingga berarti tidak mengemudikan bus
maka tidak mendapat upah. Namun, ia juga mengingatkan skema bantuan seperti itu harus
betul-betul tepat sasaran dan selayaknya berkoordinasi dengan asosiasi resmi seperti Organda.
Secara terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauizyah mengingatkan para pengusaha tentang
denda dan sanksi yang dikenakan jika tidak melakukan kewajiban membayar tunjangan hari raya
kepada karyawannya.

"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari
raya keagamaan pekerja atau buruh yang bersangkutan," kata Menaker.

Kewajiban pembayaran THR 2021 itu juga diperjelas dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang keluar pada 12 April 2021 dan ditujukan kepada
para gubernur di seluruh Indonesia.

Dalam edaran itu, ia menyatakan pembayaran THR harus sesuai dengan ketentuan
perundangan-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan dan Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

336