Page 339 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Andriyansyah mengaku
telah menginstruksikan kepada seluruh Kepala Suku Dinas (Sudin) untuk mendirikan posko
pengawasan Tunjangan Hari Raya (THR) di wilayahnya. Keenam posko ini nantinya akan
mengawasi dan menerima aduan mengenai pembayaran THR kepada pegawai.

"Kepada sudin-sudin untuk buat posko pengawasan THR. Kan kemarin sudah dibuat kementerian
di tingkat nasional, sekarang di tingkat daerah sampai dengan tingkat sudin," kata Andriyansyah
di Gedung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (21/4/2021).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mewajibkan pembayaran THR dilakukan secara
penuh pada H-7 Lebaran. Kewajiban itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja
atau Buruh di Perusahaan.

Setelah mendirikan posko tersebut, Disnakertrans DKI segera melakukan sosialisasi segala
ketentuan terkait THR kepada perusahaan maupun organisasi seperti Kamar Dagang dan
Industri (KADIN) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). "Kami sosialisasikan terkait
masalah edaran Kemenaker, dan yang saya kuatkan edaran dari kami bahwa melakukan
pembayaran THR tepat waktu dan tidak dicicil," ucapnya.

Kendati demikian, Andriyansyah mengatakan Pemprov DKI bisa saja menerapkan kebijakan
asimetris sama seperti menerapkan penentuan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2021,
yakni memberikan kelonggaran kepada perusahaan yang kondisi ekonominya masih terdampak
pandemi COVID-19.

Perusahaan tersebut wajib melaporkan jika terkena dampak pandemi dan tidak bisa membayar
THR seperti yang ditentukan pemerintah. Namun, Andri menegaskan untuk besaran THR tidak
bisa diganggu gugat. "Jadi tetap bahwa edarannya mengatakan semua perusahaan di DKI bayar
THR tepat waktu dan tidak dicicil. Pertanyaan tadi ya ajukan saja. Setelah ada ketetapan dari
kementerian dan surat edaran kami sudah siap," pungkasnya.

338