Page 335 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021

"Kepada sudin-sudin untuk buat posko pengawasan THR. Kan kemarin sudah dibuat (posko
pengawasan) Kementerian di tingkat nasional, sekarang di tingkat daerah," kata Andri ketika
ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (20/4).

Setelah mendirikan posko tersebut, Pemprov DKI segera menyosialisasikan segala ketentuan
terkait THR kepada perusahaan maupun organisasi seperti Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

"Kami sosialisasikan terkait masalah edaran Kemenaker, dan yang saya kuatkan edaran dari kami
bahwa melakukan pembayaran THR tepat waktu dan tidak dicicil," ujar Andri.

Kendati begitu, Andri mengatakan pihaknya bisa saja menerapkan kebijakan asimetris, sama
seperti menerapkan penentuan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2021.

Menurut Andri, kebijakan asimetris itu bisa diterapkan kepada perusahaan yang kondisi
ekonominya masih terdampak pandemi covid-19.

"Jadi tetap bahwa edarannya mengatakan semua perusahaan di DKI bayar THR tepat waktu dan
tidak dicicil. Pertanyaan tadi ya ajukan saja. Setelah ada ketetapan dari kementerian dan surat
edaran kami sudah siap,"kata dia.

Sebelumnya, pemerintah pusat lewat Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan pembayaran
tunjangan hari raya (THR) dilakukan secara penuh sepekan sebelum atau pada H-7 Lebaran.

Kewajiban itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.

Namun demikian, pemerintah memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang masih terdampak
pandemi covid-19 dan tak mampu membayar THR sesuai waktu yang ditentukan. Ida
menyatakan kelompok perusahaan tersebut bisa membayar THR maksimal H-1 Lebaran.

[irm].

334