Page 336 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021

Judul Anggota DPR Fraksi PKS: Mudik Dilarang, Pemerintah Harus Kasih
Insentif untuk Sopir hingga Kondektur
Nama Media voi.id
Newstrend Larangan Mudik Lebaran 2021
Halaman/URL https://voi.id/ekonomi/45898/anggota-dpr-fraksi-pks-mudik-dilarang-
pemerintah-harus-kasih-insentif-untuk-sopir-hingga-kondektur
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-21 12:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Toriq Hidayat (Anggota Komisi V DPR RI) Konsekuensi dari penetapan larangan mudik
Lebaran tahun ini, Pemerintah harus meringankan beban para awak kendaraan, mulai dari sopir
hingga kondektur karena sebagian besar mereka adalah pekerja harian. Beban mereka sudah
sangat berat sejak pandemi

negative - Toriq Hidayat (Anggota Komisi V DPR RI) Organda mengusulkan kepada Kemenhub
dan Kemenko Perekonomian pemberian insentif kepada pengusaha angkutan umum. Mereka
tidak bisa menghindari biaya operasional yang tetap keluar seperti perawatan, onderdil, dan gaji
pekerja

positive - Djoko Setijowarno (Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat
Transportasi Indonesia (MTI) Pusat) Pemerintah dapat membantu memberikan bantuan
langsung tunai pengemudi angkutan umum bus AKAP

positive - Ida Fauizyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib
dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan pekerja atau buruh yang
bersangkutan

Ringkasan

Anggota Komisi V DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Toriq Hidayat mengusulkan dua
insentif yang bisa diberikan pemerintah untuk meringankan beban awak angkutan akibat dampak
larangan mudik Lebaran 2021 pada periode 6-17 Mei 2021. Secara terpisah, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauizyah mengingatkan para pengusaha tentang denda dan sanksi yang
dikenakan jika tidak melakukan kewajiban membayar tunjangan hari raya kepada karyawannya.

335