Page 343 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 343
"Berdasarkan surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan yang kami terima 13 April 2021,
meminta perusahaan untuk memberikan THR kepada pekerja secara penuh. Kalaupun tidak bisa
memenuhi wajib menyampaikan laporan," kata Kabid Hubungan Industrial dan Perselisihan
Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kudus Agus Juanto di Kudus, Rabu.
Ia menyampaikan bagi perusahaan yang memberikan THR bertahap, maka harus ada
kesepakatan dengan pekerja dan menyampaikan laporan keuangan secara terbuka bahwa
keuangan perusahaan tidak memungkinkan pemberian THR secara penuh.
Untuk menindaklanjuti surat edaran Kemenaker tersebut, kata dia, Disnas Tenaga Kerja,
Perindustrian, Koperasi, UKM Kudus sudah memberikan surat edaran terhadap 150 perusahaan
di Kabupaten Kudus terkait kewajibannya memenuhi hak pekerja agar diberikan tujuh hari
sebelum Lebaran.
Pekerja yang berhak mendapatkan THR, di antaranya pekerja yang telah mempunyai masa kerja
satu bulan secara terus menerus yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha
berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
(PKWTT).
Sementara pekerja masa kerja 12 bulan secara terus menerus diberikan satu bulan upah,
sedangkan masa kerja satu bulan terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan maka diberikan
secara proposional sesuai masa kerja.
Pada tahun 2020, tercatat ada delapan perusahaan yang memberikan THR pegawai bertahap.
Sedangkan tahun ini mereka dipantau kembali.
Masing-masing perusahaan juga diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan pembayaran
THR kepada Disnas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, UKM Kudus.
Adapun besarnya upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2021 di Kabupaten Kudus sebesar
Rp2.290.995,33 per bulan, demikian Agus Juanto.
.
342
