Page 345 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 345
Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumut) kembali menggelar aksi penolakan Undang Undang
Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2021.
Menurut Sekretaris DPW FSPMI Sumut, Tony Rickson Silalahi, KSPI di hari yang sama juga telah
melakukan aksi serentak di 24 Provinsi dan 140 Kabupaten/Kota di Indonesia mengusung
tuntutan utama yakni Cabut Omnibuslaw dan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan UU Cipta
Kerja secara konstitusional.
"Kami akan terus berjuang menolak UU yang memiskinkan dan mengibiri hak kaum buruh itu,
cabut UU Cipta Kerja itu merupakan harga mati bagi kami kaum buruh," kata Tony saat
memimpin masa buruh FSPMI di titik kumpul, Lapangan Merdeka Medan, Rabu (21/4).
Tony menyampaikan beberapa poin tuntutan lain yakni agar pengusaha mematuhi SE Menaker
tentang THR bayar penuh dan tepat waktu, tetapkan Upah Minimum Sektoral bagi kaum buruh.
Sedang untuk tuntutan daerah pihaknya mengusung beberapa tuntutan kasus perburuhan di
antaranya meminta agar DPRD Sumut dan Disnaker Sumut menindak tegas pengusaha
perkebunan PT Lonsum yang telah menggugat 21 buruhnya sebanyak Rp 2,2 miliar padahal para
buruh tersebut di PHK sepihak tanpa pesangon.
"Jika tidak diselesaikan persoalan buruhnya, kami akan aksi setiap Senin kalau bisa kami akan
gelar aksi nginap di kantor PT Lonsum di Medan," tegas Tony.
Lebih lanjut Tony menyampaikan, mengingat demi menjaga protokol kesehatan, masa aksi
FSPMI Sumut hari ini sebanyak 40 orang yang merupakan perwakilan buruh dari beberapa
perusahaan di Deliserdang dan Medan. Selain aksi lapangan yang akan dipusatkan di Kantor
DPRD Sumut, para buruh menggelar aksi secara virtual.
"Anggota FSPMI Sumut lainnya akan menggelar aksi virtual melalui media sosial, yang
dipusatkan di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta dimulai hari ini pukul 10.00 WIB sampai
12.00 WIB, semoga tuntutan buruh dikabulkan Hakim MK," pungkasnya.
(RZD).
344
