Page 358 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 358
paling lambat 7 hari sebelum hari raya," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus
Nompitu, di Bandarlampung, Rabu.
DISNAKER LAMPUNG DORONG PERUSAHAAN BAYAR THR 7 HARI SEBELUM HARI
RAYA
Bandarlampung - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung mendorong perusahaan atau
pun pemberi kerja untuk membayarkan tunjangan hari raya paling lambat 7 hari sebelum hari
raya keagamaan.
"Terkait pemberian tunjangan hari raya pada tahun ini sesuai SE Menteri Ketenagakerjaan nomor
M/6/HK.04/IV/2021 kita mendorong perusahaan dan pemberi kerja membayarkan tunjangan
paling lambat 7 hari sebelum hari raya," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus
Nompitu, di Bandarlampung, Rabu.
Ia mengatakan pemberian tunjangan hari raya bagi pekerja atau pun buruh wajib diberikan
secara penuh.
"Pemberian tunjangan hari raya bagi pekerja wajib diberikan secara penuh, tidak boleh dicicil,"
ucapnya.
Dia mengatakan bagi perusahaan yang masih terdampak COVID-19 sehingga belum mampu
memberikan tunjangan hari raya sesuai dengan waktu yang ditentukan maka wajib melaporkan
serta mendiskusikan kepada pekerja.
"Sesuai surat edaran Gubernur Lampung nomor 045.2/1497/07/2021 bagi perusahaan yang
masih terdampak COVID-19 maka dialog dengan pekerja untuk mencari solusi harus dilakukan,"
katanya.
Ia melanjutkan perusahaan juga harus membuktikan ketidakmampuan dalam membayar THR
tepat waktu dengan menunjukkan laporan keuangan secara transparan, lalu memastikan
kesepakatan pembayaran THR sehingga tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk
membayar THR kepada pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.
"Yang terakhir hasil kesepakatan tersebut harus dilaporkan kepada kami paling lambat 7 hari
sebelum hari raya," ucapnya.
Dia menjelaskan bila terjadi pelanggaran sesuai dengan PP 36/2021 tentang Pengupahan dan
Permenaker 6/2016 maka ada sanksi secara administratif, denda 5 persen dari total THR sejak
batas akhir pembayaran, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau
seluruh alat produksi dan pembekuan sementara kegiatan usaha.
"Untuk sanksi ada namun kita upayakan untuk mediasi terlebih dahulu untuk mencari solusi, bila
gagal baru kita beri sanksi sesuai peraturan yang ada," katanya lagi.
.
357
