Page 360 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021

"Pertama kepada sudin-sudin untuk buat posko pengawasan THR. Kan kemarin sudah dibuat
Kementerian di tingkat nasional, sekarang di tingkat daerah sampai dengan tingkat sudin," kata
Andri di Jakarta, Rabu (21/4/2021).

Setelah dibuat posko, lanjut Andri, jajarannya akan melakukan sosialisasi kepada para
pengusaha mengenai pembagian THR.

"Nanti setelah dibuatkan posko kita memberikan sosialisasi, dan sekarang sedang sosialiasi terus
nih kemarin kita lakukan ke teman-teman kadin, dalam waktu dekat dengan Apindo,"
tambahnya.

Materi sosialisasi, agar para pengusaha tepat waktu dan tidak menyicil pembayaran THR kepada
para karyawannya.

Sekadar informasi, Kementerian Ketenagakerjaan secara resmi mewajibkan para pengusaha
untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja atau buruhnya secara penuh
dan tepat waktu yakni tujuh hari sebelum hari raya keagamaan atau H-7. Aturan ini berlaku
untuk semua sektor, tanpa terkecuali.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan THR keagamaan merupakan pendapatan
non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. Pembayaran THR
keagamaan ini sesuai dengan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja atau Buruh di Perusahaan.

"Ketentuan THR tahun 2021 sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri nomor 6 tahun 2016
bahwa pembayaran THR harus diberikan H-7 sebelum hari raya itu sendiri tiba," ujar Ida, dalam
konferensi pers virtual, Senin, 12 April 2021.

Ida mengatakan bahwa pembahasan pembayaran THR keagamaan tahun ini merupakan
masukan dari lembaga kerja sama tripartit nasional dan tim kerja dewan pengupahan nasional
(Depenas), serta komunikasi yang intens dengan pengusaha maupun serikat pekerja atau buruh.

359