Page 386 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021

Judul Pemprov DKI Bakal Validasi Perusahaan Mengaku Tak Sanggup
Membayar Penuh THR
Nama Media merdeka.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://www.merdeka.com/jakarta/pemprov-dki-bakal-validasi-
perusahaan-mengaku-tak-sanggup-membayar-penuh-thr.html
Jurnalis Yunita Amalia
Tanggal 2021-04-21 10:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta) Pada prinsipnya kita gunakan
UMP 2021 tapi kebijakan kita asimetris

neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta) Begitu ada permohonan baru
kita lakukan penelitian, dia sektor mana, kita lihat laporan keuangan, jika misalkan kita tetapkan
dengan tim yang kita bentuk bahwa dia masuk UMP 2020 kita buat surat. Bahwa THR itu
besarannya enggak bisa diganggu gugat, tapi kalau sistem pembayarannya baru nanti bisa kita
lihat, cicil atau tunai atau dikasih waktu

neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta) Begitu ada permohonan baru
kita lakukan penelitian, dia sektor mana, kita lihat laporan keuangan, jika misalkan kita tetapkan
dengan tim yang kita bentuk bahwa dia masuk UMP 2020 kita buat surat.

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pemberian THR Keagamaan merupakan
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Pemberian THR
Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh
dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. Secara khusus, dalam masa pemulihan
ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi masyarakat yang mendorong pertumbuhan
ekonomi

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib
dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan

385