Page 382 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 382
Judul Kemnaker Bentuk Posko THR 2021, Tampung Aduan Para Pekerja, Bisa
Offline hingga Daring
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/04/21/kemnaker-bentuk-
posko-thr-2021-tampung-aduan-para-pekerja-bisa-offline-hingga-
daring
Jurnalis Shella Latifa A
Tanggal 2021-04-21 10:09:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Keberadaan Posko THR Keagamaan ini
merupakan bentuk fasilitasi pemerintah agar hak pekerja/buruh untuk mendapatkan THR
Keagamaan benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pemberian THR Keagamaan merupakan
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Pemberian THR
Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh
dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. Secara khusus, dalam masa pemulihan
ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi masyarakat yang mendorong pertumbuhan
ekonomi
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib
dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis
dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai
sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021 pekerja/buruh yang bersangkutan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perusahaan yang melakukan kesepakatan
dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil kesepakatan kepada dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga meminta gubernur dan bupati/wali
kota agar melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan tahun 2021 di perusahaan dan tindak
lanjut yang telah dilakukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan
381
