Page 387 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021

Ringkasan

Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, Andri Yansyah menyampaikan kebijakan pembayaran
Tunjangan Hari Raya (THR) bisa dilakukan secara asimetris. Perusahaan yang mengklaim tidak
mampu membayar penuh THR akan disesuaikan dengan kemampuannya. Dia menuturkan,
kebijakan pembayaran asimetris tidak bersifat tetap. Sebab, kewajiban perusahaan untuk
membayarkan THR kepada karyawannya tetap mengacu pada surat edaran Menteri Tenaga
Kerja Nomor M/6/HK.4/IV/2021.

PEMPROV DKI BAKAL VALIDASI PERUSAHAAN MENGAKU TAK SANGGUP
MEMBAYAR PENUH THR

Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, Andri Yansyah menyampaikan kebijakan pembayaran
Tunjangan Hari Raya (THR) bisa dilakukan secara asimetris. Perusahaan yang mengklaim tidak
mampu membayar penuh THR akan disesuaikan dengan kemampuannya.

Dia menuturkan, kebijakan pembayaran asimetris tidak bersifat tetap. Sebab, kewajiban
perusahaan untuk membayarkan THR kepada karyawannya tetap mengacu pada surat edaran
Menteri Tenaga Kerja Nomor M/6/HK.4/IV/2021.

Skema pemberian uang THR menurut Andri sama seperti penyesuaian upah minimum regional
2021. Perusahaan terdampak Covid-19 dan tidak mampu menyesuaikan upah 2021 tidak
diberikan sanksi.

"Pada prinsipnya kita gunakan UMP 2021 tapi kebijakan kita asimetris," katanya di gedung DPRD
DKI Jakarta, Selasa (20/4).

Dia menambahkan, untuk memvalidasi ketidakmampuan perusahaan dalam membayar THR,
Dinas Tenaga Kerja akan mendirikan sejumlah posko pelaporan bagi perusahaan.

Meski posko didirikan untuk pelaporan sekaligus pemantauan pembayaran THR, Andri
menegaskan pihaknya tetap mensosialisasikan surat edaran Menaker tentang pembayaran THR
tidak boleh dicicil.

"Begitu ada permohonan baru kita lakukan penelitian, dia sektor mana, kita lihat laporan
keuangan, jika misalkan kita tetapkan dengan tim yang kita bentuk bahwa dia masuk UMP 2020
kita buat surat." "Bahwa THR itu besarannya enggak bisa diganggu gugat, tapi kalau sistem
pembayarannya baru nanti bisa kita lihat, cicil atau tunai atau dikasih waktu," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE Pelaksanaan THR ini ditujukan kepada para Gubernur
di seluruh Indonesia.

"Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha
kepada pekerja/buruh. Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk
memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.
Secara khusus, dalam masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi

386