Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021

JAKARTA BENTUK POSKO PENGAWASAN THR YANG NGGAK DAPET THR, SILAKAN
LAPOR
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta memerintahkan seluruh suku dinas di
wilayah Jakarta membentuk posko pengaduan THR. Hal ini dilakukan agar para pekerja bisa
mengadukan perusahaannya bila tidak mendapatkan haknya.

Kepala Disnakertrans DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan pembentukan posko pengawasan
THR di sudin-sudin merupakan tindak lanjut dari posko yang dibuat Kementerian di tingkat
nasional. "Nah sekarang di tingkat daerah sampai dengan tingkat sudin," kata Andri, Rabu
(21/4/2021).

Dengan adanya posko, jajaran Disnakertrans DKI Jakarta akan melakukan sosialisasi kepada
para pengusaha mengenai pembagian THR.

"Nanti setelah dibuatkan posko kita memberikan sosialisasi, dan sekarang sedang sosialiasi terus
kepada teman-teman Kadin, dalam waktu dekat dengan Apindo," tambahnya.

Sosialisasi yang dilakukan terkait ketepatan para pengusaha dalam membayar THR dan agar
tidak menyicil pembayaran THR kepada para karyawannya.

"Dalam arti kata, kita sosialisasikan terkait masalah edaran Kemenaker. Kita kuatkan lagi dengan
edaran bahwa melakukan pembayaran THR tepat waktu dan tidak dicicil," tegasnya.

Kementerian Ketenagakerjaan secara resmi mewajibkan para pengusaha untuk membayarkan
THR kepada para pekerja secara penuh dan tepat waktu. Yakni tujuh hari sebelum hari raya atau
H-7. Aturan ini berlaku untuk semua sektor, tanpa terkecuali.

Pembayaran THR keagamaan ini sesuai dengan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan
dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.

"Ketentuan THR tahun 2021 sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri nomor 6 tahun 2016
bahwa pembayaran THR harus diberikan H-7 sebelum hari raya itu sendiri tiba," ujar Ida. dalam
konferensi pers virtual, Senin, 12 April 2021 lalu. (LHTJ)

60