Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021

THR TIDAK BOLEH DICICIL

Pemerintah Belum Terima Surat Edaran

Perusahaan memiliki kewajiban memberikan tunjangan hari raya (THR). Namun, Pemerintah
Kabupaten Pamekasan belum menerima surat edaran (SE) dari kementerian. Jika mengacu pada
2020, besaran THR minimal sekali gaji.

Plt Kepala DPMPTSP dan Naker Pamekasan Supriyanto mengatakan, jika perusahaan tidak bisa
membayar, harus ada kesepakatan dengan pihak pekerja. "Aturan tahun kemarin seperti itu.
Tapi, kalau untuk tahun ini saya belum tahu ketentuannya," ujarnya.

Mantan Kabag Humas Setkab Pamekasan tersebut mengatakan, setelah SE dari kementerian
diterima, pihaknya akan langsung menyosialisa-sikankepada para pengusaha. "Mohon bersabar,
kami akan mencari info berkenan dengan surat edaran tersebut," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Hipmi Pamekasan Qaiyim Asy'ari menegaskan kewajiban membayar THR
tertuang dalam Peraturan Pemerintah 26/2021 tentang Pengupahan. "Dalam pasal 9 ayat (1),
perusahaan wajib membayar THR paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Jika
perusahaan melanggar, perusahaan dapat dikenai sanksi," ungkapnya.

Sanksi tersebut di antaranya teguran tertulis, penundaan pemberian izin usaha, dan pembekuan
kegiatan usaha. "Sanksi ini dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari pengawas
ketenagakerjaan yang berasal dari pengaduan atau tindak lanjut hasil pengawasan
ketenagakerjaan," tuturnya.

Dijelaskan, jika perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi, gubernur atau bupati
diminta untuk mengambil beberapa langkah. Di antaranya, kepala daerah harus memberikan
solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai
kesepakatan. "Kesepakatan itu dibuat secara tertulis. Kepala daerah juga meminta perusahaan
agar membuktikan ketidakmampuan dalam membayar THR," terangnya,

Kebijakan pembayaran THR pada 2020 dan 2021 berbeda. Pada 2020 boleh dicicil, tapi untuk
2021 tidak boleh. Karena itu, dia meminta agar para pengusaha bisa memenuhi kewajibannya.
"Bagi pengusaha yang tidak bayar THR sebagaimana mestinya, akan dikenakan denda sebesar
5 persen dari besaran THR," tukasnya, (sin/han)

55