Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 53
Judul Pembayaran THR Buruh Diawasi
Nama Media Jabar Ekspres
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL Pg4
Jurnalis kga
Tanggal 2021-04-22 05:41:00
Ukuran 176x187mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 30.800.000
News Value Rp 154.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Bambang Setiawan (Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan Disnakertrans
Kabupaten Sumedang) Posko akan dibuka setelah melakukan monitoring ke setiap perusahaan.
Nanti kami stand by, dibdepan perusahaan akan ada pos pelayanan. Nanti akan sekalian
dijadikan posko pengaduan juga
negative - Bambang Setiawan (Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan Disnakertrans
Kabupaten Sumedang) Kami tidak akan memberikan sanksi administratif seperti pembatasan
operasional hingga pencabutan izin bagi perusahaan yang tidak mengeluarkan THR. Karena,
kalau perusahaan yang operasionalnya dibatasi dan izinnya dicabut, pasti akan ada pekerja yang
di PHK
neutral - Bambang Setiawan (Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan Disnakertrans
Kabupaten Sumedang) Terkait jumlah besaran, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja
12 bulan secara terus menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan
upah
Ringkasan
Pemerintah Kabupaten Sumedang membuka posko pengaduan tunjangan hari raya (THR). Posko
tersebut nantinya menjadi tempat pengaduan khusus bagi pekerja yang tidak mendapatkan THR.
Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan Disnakertrans Kabupaten Sumedang
Bambang Setiawan mengatakan posko didirikan setelah adanya intruksi dari Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
PEMBAYARAN THR BURUH DIAWASI
Pemerintah Dirikan Posko Pengaduan Khusus
Pemerintah Kabupaten Sumedang membuka posko pengaduan tunjangan hari raya (THR). Posko
tersebut nantinya menjadi tempat pengaduan khusus bagi pekerja yang tidak mendapatkan THR.
Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan Disnakertrans Kabupaten Sumedang
Bambang Setiawan mengatakan posko didirikan setelah adanya intruksi dari Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
52
