Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 51

POSKO PENGADUAN THR DIBUKA

              Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  (Disnakertrans)  Kota  Serang  mulai  membuka  posko
              pengaduan  tunjangan  hari  raya  (THR).  Posko  THR  tersebut  membuka  kesempatan  bagi
              karyawan  untuk  konsultasi  maupun  mengadukan  terkait  persoalan  THR.  “Jadi  misalnya  ada
              pegawai yang tidak menerima THR, maka dipersilakan untuk mengadu di sini. Nanti akan kami
              layani sesuai dengan kerja ASN yang berlaku,” kata Kepala Bidang Hubungan Industrial pada
              Disnakertrans Kota Serang Syafaat, Rabu (21/4/2021).

              Ia menjelaskan, seluruh perusahaan di wilayah Kota Serang wajib membayar THR secara penuh
              kepada  karyawannya.  Hal  itu  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  (Permenaker)
              Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja Buruh di Perusahaan dan Surat
              Edaran  Menaker  Nomor  M/HK.04/IV/2021.  Namun,  bagi  perusahaan  yang  masih  terdampak
              pandemi Covid-19 bisa membayarkan THR dengan dua kali pembayaran.

              “Karena masih dalam masa pandemi Covid-19, kalau perusahaan tidak bisa membayarkan (THR)
              sekaligus,  itu  bisa  dilakukan  dua  kali.  Asalkan  tidak  melewati  Hari  Raya  Idulfitri,  jadi  ketika
              Idulfitri sudah terbayarkan lunas hak pekerja oleh perusahaan," ujarnya. Ia menuturkan, kondisi
              ini berbeda dengan tahun sebelumnya ketika awal pandemi.

              Tahun lalu, perusahaan boleh membayar setengah dari kewajiban membayar THR. “Memang
              masih pandemi Covid-19, tapi tahun ini THR-nya harus sepenuhnya sesuai dengan ketetapan,”
              ucapnya.  Sesuai  ketentuan  Permenaker  tentang  pemberian  THR  bagi  pegawai  yang  sudah
              bekerja selama 12 bulan berhak mendapatkan satu kali gaji.

              Sementara, untuk pekerja yang masa kerjanya belum setahun diberikan THR yang proporsional,
              dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 (bulan) dikali upah sebulan. “Tentu ini berdasarkan
              ketentuan dari Permenaker dan Surat Edaran,” tuturnya. Selain membuka posko pengaduan,
              Disnakertrans juga akan melakukan uji petik monitoring terhadap perusahaan yang ada di Kota
              Serang.

              Hal itu untuk mengetahui apakah perusahaan bersedia memberikan THR sesuai ketentuan yang
              berlaku.  Salah  satunya  THR  harus  dibayarkan  tujuh  hari  sebelumnya  hari  raya.  “Kami  telah
              memilih 90 dari total 500 perusahaan yang ada di Kota Serang, nanti itu akan kami uji petik,”
              katanya.

              Kepala Disnakertrans Kota Serang Akhmad Benbela mengatakan, jika ada perusahaan yang telat
              membayarkan THR akan dikenakan sanksi mulai dari teguran sampai dengan pencabutan izin
              usaha.  Dalam  uji  petik  nanti  akan  ada  formulir  isian  bagi  perusahaan  tentang  kesanggupan
              mereka  membayarkan  THR  kepada  karyawan.  “Tapi,  dari  tahun  kemarin  juga  tidak  ada
              perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada karyawannya,” ujarnya.

              (Rizki/H-42)***



















                                                           50
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56