Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 54
Dikatakan, Menteri Tenaga Kerja meminta Gubernur dan Bupati/Walikota untuk ikut
berpartisipasi dalam pengawasan pembayaran THR.
"Posko akan dibuka setelah melakukan monitoring ke setiap perusahaan. Nanti kami stand by,
didepan perusahaan akan ada pos pelayanan. Nanti akan sekalian dijadikan posko pengaduan
juga" kata Bambang kepada Sumeks, Rabu (21/4).
Bambang mengatakan, keberadaan Posko ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pemberian THR 2021 bagi pekerja
atau buruh di perusahaan.
Bambang meminta kepada pekerja yang tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya atau THR dari
perusahaan untuk melaporkan langsung kepada petugas posko pengaduan. Selanjutnya, akan
ditindak oleh pengawas ketenagakerjaan (Wasnaker) "Kami tidak akan memberikan sanksi
administratif seperti pembatasan operasional hingga pencabutan izin bagi perusahaan yang tidak
mengeluarkan THR. Karena, kalau perusahaan yang operasionalnya dibatasi dan izinnya dicabut,
pasti akan ada pekerja yang di PHK," katanya.
Dijelaskan, THR Keagamaan juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan
kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja
waktu tertentu.
"Terkait jumlah besaran, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus
menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah," pungkasnya. (kga)
53
