Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 78
"Ini sesuai surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan 2021 tentang pemberian THR
Keagamaan 2021, maka pengusaha wajib memberikan secara penuh hak pekerja selambatnya
H-7 Lebaran," terang Sakina, Rabu (21/4). Dikatakannya di 2020 kemarin memang ada relaksasi
bagi pengusaha untuk tidak membayar penuh THR pekerja dan bisa dicicil hingga
Desember2020. Namun untuk tahun ini, para pengusaha harus membayarkan hak THR pekerja
secara penuh tanpa dikurangi atau didcil
Menurutnya, pemerintah sejak 2020 hingga 2021 telah memberikan cukup banyak relaksasi bagi
pengusaha untuk memulihkan kembali usahanya. Saat ini, perekonomian mulai pulih dan banyak
pengusaha telah bangkit dari keterpurukan karena dampak pandemi Covid-19.
"Kami membentuk posko aduan THR yang memang di pusat ada dan di provinsi juga ada di
kantor sini, serta di35 kabupaten/ kota di Dinas Ketenagakerjaan masing-masing," terangnya.
Tidak hanya posko, 160 pengawas akan diterjunkan untuk pengawasi pembayaran THR oleh
perusahaan ke karyawannya. Hal itu dilakukan, mengingat THR merupakan bagian dari hak para
pekerja.
Apabila ada pengusaha yang tidak mampu atau tidak bisa memenuhi kewajibannya
membayarkan THR secara penuh, akan ada upaya bipartit antara pengusaha dengan pekerja.
Sebab, dalam surat edaran sudah dijelaskan bahwa selambatnya H-7 Lebaran THR sudah harus
diberikan. "Apabila tidak bisa mematuhi, ada sanksi bagi pengusaha," katanya.
Adapun sanksi yang ia maksud yakni menambah lima persen dari total THR yang harus dibayar
sejak berakhirnya batas waktu pengusaha untuk membayar. "Tapi tentu harapan kami tidak ada
pengusaha yang kena sanksi," pungkasnya. (ewb/ida)
77
