Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020

"Program bantuan subsidi upah ini melengkapi program-program yang dilakukan oleh
pemerintah," kata Menaker Ida, pada acara Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan
Komisi IX DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2020).

Program lain yang dimaksud Menaker seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 Juta
Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Kartu Sembako untuk 20 Juta penerima, Program
Kartu Prakerja untuk 5,6 juta peserta dengan total anggaran Rp 20 triliun. Pemerintah juga
memberikan diskon tarif bagi Pelanggan 450 VA dan 900 VA Subsidi, padat karya infrastruktur,
dan stimulus kredit usaha rakyat.

"Jadi program sebelumnya yang kita sudah sama-sama tahu, seperti program bantuan sosial
Kemensos yang diberikan kepada para pekerja informal di mana mereka menjadi masyarakat
miskin baru, yang pada akhirnya data yang ada di Kemensos bertambah," katanya.

"Mudah-mudahan dari program ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi kita akan kembali
normal," imbuhnya.
Lebih lanjut ia menyatakan bahwa bantuan subsidi upah bertujuan melindungi,
mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam rangka
penanganan dampak Covid-19. Pemerintah menyiapkan anggaran untuk program ini sekitar
Rp37 triliun.
"Dengan anggaran tersebut, kami akan menargetkan 15.725. 232 pekerja mendapatkan program
ini," ucapnya.

Adapun pekerja/buruh yang mendapat subsidi harus memenuhi seluruh persyaratan. Nantinya,
dalam proses penyaluran bantuan oleh bank penyalur dilakukan dengan pemindahbukuan dana
dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah melalui bank-bank BUMN
yang terhimpun dalam HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara).

"Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp600
ribu per bulan selama empat bulan (Rp2,4 juta) yang akan diberikan setiap dua bulan sekali.
Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp1,2 juta," ucap
Menaker Ida.

114