Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 172
Total subsidi yang diterima per orangnya Rp 2,4 juta untuk empat bulan. Itu artinya, ada
kelebihan dana Rp 128,78 miliar yang menurut Menteri Ketenagakerjaan akan digunakan biaya
transfer ke rekening pekerja yang menggunakan bank swasta.
"Kalau dihitung enggak sampai Rp 37,8 triliun, saya perlu sampaikan ada dana yang diperlukan
Rp 128,78 miliar ini adalah untuk biaya transfer antar bank jika rekening penerima bukan
Himbara (Himpunan Bank Negara)," kata Ida dalam rapat Komisi IX DPR RI, Rabu (26/8).
Biaya transfer ke bank swasta itu diperlukan karena pemerintah tidak mewajibkan peserta
penerima subsidi gaji ini menggunakan rekening bank BUMN. Jika harus menggunakan rekening
BUMN, proses pencairannya bisa molor dari jadwal.
Ida menegaskan, jika biaya transfer ke bank swasta tidak sampai Rp 128 miliar, maka sisanya
akan masuk ke kas negara. Tidak akan disalahgunakan untuk hal lain sebab Kemenaker dan
BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek ) hanya mitra pelaksana saja.
Menurut Ida, jika pekerja yang menggunakan bank Himbara, proses transfer subsidinya akan
lebih cepat yakni dalam satu hari. Sedangkan jika penerima menggunakan rekening swasta,
kemungkinan akan memakan waktu lebih lama.
"Kalau ke rekening pemerintah cukup 1 hari, kalau bank non-Himbara butuh 3-5 kerja. Jadi saya
kira ini harus dicek dengan baik," terangnya.
Pekerja yang mendapatkan bantuan ini merupakan warga negara Indonesia yang terdaftar aktif
di BPJS Ketenagakerjaan per Juni 2020. Mereka juga bukan PNS atau pegawai BUMN dan gajinya
di bawah Rp 5 juta per bulan.
Ida mengatakan pada peluncuran besok, jumlah pekerja yang akan mendapatkan subsidi ini
baru 2,5 juta orang. Berikutnya, akan dilakukan transfer minimal 2,5 juta orang hingga akhir
September 2020.
Data 2,5 juta pekerja yang akan masuk adalah telah melewati pengecekan berlapis dari BPJS
Ketenagakerjaan, kementerian, dan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Adapun total data yang lolos validasi hingga hari ini mencapai 10,8 juta pekerja. Sedangkan
sisanya, 4,9 juta pekerja datanya belum lengkap. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus
Susanto menegaskan dana Rp 37,8 triliun ini berasal dari negara, bukan iuran peserta BPJS
Ketenagakerjaan.
"Dari 10,8 juta ini kita baru serahkan 2,5 juta karena harus hati-hati sebab diawasi 3 institusi.
Jadi cukup panjang prosesnya di sini," ujar Agus dalam rapat yang sama.
171
