Page 176 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 176
"Kenapa program ini hanya menyasar ke peserta BP Jamsostek? Sekali lagi ini melengkapi
program yang sudah ada. Dan pekerja informal sudah di- treatment (dibantu) oleh pemerintah
melalui bansos lainnya," ujarnya saat rapat bersama Komisi IX, Rabu (26/8).
Ia menjelaskan pemerintah telah menganggarkan dana untuk penanganan virus corona dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp695,2 triliun. Dari jumlah tersebut, mayoritas
dialokasikan untuk dana perlindungan sosial senilai Rp203,90 triliun. Dana tersebut diberikan
dalam berbagai program. Meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp37,4 triliun,
bantuan sembako Rp43,6 triliun, bantuan sosial (bansos) Jabodetabek Rp6,8 triliun, dan bansos
non Jabodetabek Rp32,4 triliun.
Selain itu, pemerintah juga memberikan diskon listrik sebesar Rp6,9 triliun, program Kartu
Prakerja untuk korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Rp20 triliun, dan BLT dana desa Rp31,8
triliun. Melalui deretan program itu, lanjutnya, pemerintah telah berupaya menjangkau seluruh
masyarakat termasuk pekerja informal yang tidak masuk dalam kepesertaan BP Jamsostek.
"Jadi desil pendapatan masyarakat 1,2,3,4,5,6, dan seterusnya sudah mendapatkan treatment
(bantuan) dari pemerintah. Lalu, program yang dilakukan pemerintah ini (BLT subsidi gaji) di
ujung guna menyempurnakan dari sisi mana yang belum bisa dibantu pemerintah," katanya.
Sementara itu, dana BLT pekerja di bawah Rp5 juta ini berasal dari anggaran sektoral
kementerian dan lembaga (K/L) senilai Rp106,11 triliun. Dalam pos itu, terdapat alokasi
cadangan perluasan sebesar Rp58,87 triliun. Ia menuturkan dari pos itulah anggaran BLT pekerja
di bawah Rp5 juta ini berasal.
"Jadi ini bagian dari program pemerintah yang mengambil alokasi Rp695,2 triliun. Itu dananya
dari mana? Bukan dari Pak Agus (BP Jamsostek) ini dana diambil dari dana PEN," katanya.
"Mereka itu kelompok masyarakat yang tidak berhak untuk mendapatkan bansos dari
pemerintah, yang selama ini mohon maaf jangan dikira mereka kecukupan dan survive. Mereka
juga mengalami masalah yang sama dengan pekerja informal yang selama ini sudah dibantu
pemerintah," tuturnya. (ulf/sfr).
175
