Page 180 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 180
tantangan perekonomian di Indonesia sekaligus membenahi birokrasi yang kompleks. RUU ini
diyakini mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut.
Begitu disampaikan ekonom Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal, dalam keterangannya,
Rabu (26/8).
"Kita lebih bermasalah dari sisi supply. Kalau kita lihat, permasalahan Indonesia itu adalah
masalah produktivitas, masalah administrasi. Nah untuk membenahi itu memang butuh
pendekatan yang jauh lebih institusional, tidak lagi menggunakan pendekatan yang sifatnya
profesional. Maka dari sisi ini Omnibus Law itu memang harus ada," kata Fithra Faisal.
Dia menjelaskan, upaya melalui pendekatan institusional tersebut dapat memangkas birokrasi
menjadi lebih ringkas. Hal itu sangat diperlukan untuk menggenjot produktivitas ekonomi dan
penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
"Permasalahan kita dari sisi hulu. Bagaimana kemudian tenaga kerja kita, pertumbuhan
produktivitasnya mandek," ujarnya.
Apalagi, sambungnya, akibat rendahnya produktivitas dan ruwetnya birokrasi, Indonesia menjadi
negara terendah tingkat produktivitasnya kedua di Asia Tenggara. Karena itu, RUU Cipta Kerja
ini dinilai tepat.
"Produktivitas kita merupakan yang terendah bahkan terendah nomor dua di ASEAN. ini masalah
yang harus diselesaikan secara institusional. Berarti kalau sudah begitu kita harus melihat bahwa
Omnibus Law ini lebih ke arah bagaimana memperbaikinya, bukan menolak seluruhnya,"
tuturnya.
Perbaiki Masalah Regulasi, RUU Ciptaker Diprediksi Bakal Perluas Lapangan Kerja "RUU Ciptaker
memang tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan kerja. Memperluas lapangan kerja
dengan mendatangkan investasi," demikian Fithra Faisal.
EDITOR: AGUS DWI Tag: RUU CIPTAKER OMNIBUS LAW FITHRA FAISAL .
179
