Page 201 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020

"Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mencari solusi bantuan
subsidi yang sesuai bagi pekerja informal yang belum mendapatkan bantuan sosial lainnya," kata
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar dalam rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah di Jakarta, Rabu.

Kesimpulan itu didapatkan untuk merespon masih banyaknya pekerja informasi yang belum
terjamah oleh jaring pengaman sosial untuk membantu pekerja seperti Kartu Prakerja dan
bantuan subsidi upah untuk pekerja swasta serta pegawai pemerintah non-PNS bergaji di bawah
Rp5 juta.

Kekhawatiran Komisi IX itu muncul karena salah satu syarat calon penerima subsidi upah Rp2,4
juta adalah terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan per Juni 2020.

Anggota Komisi IX Ketut Karya Kariyasa Adnyana dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan perlu
ada solusi bagi mereka yang tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Menanggapi hal tersebut Menaker Ida Fauziyah mengatakan telah menerima pesan yang ingin
disampaikan oleh Komisi IX DPR RI dan berterima kasih untuk saran dan tanggapan atas
program subsidi bantuan upah.

"Kami menerima message-nya bahwa harus dicarikan jalan keluar," kata Menaker Ida.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta Editor: Muhammad Yusuf COPYRIGHT (c)2020 .

200