Page 204 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 204
Judul Validasi Data BLT Pekerja Bakal Diawasi Polisi hingga KPK
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200826174052-532-
539632/validasi-data-blt-pekerja-bakal-diawasi-polisi-hingga-kpk
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-08-26 18:09:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Kemarin para lembaga ini sudah
melakukan asesmen kepada kami terkait metodologi penentuan penerima dan proses validasi
sehingga kami betul-betul dikawal penegak hukum
positive - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Setelah kami sisir kami dapatkan 10,8
juta, dari 10,8 juta yang sudah valid ini sesuai dengan koordinasi kami dengan Kemnaker, kami
serahkan bertahap. Tujuannya prinsip kehati-hatian dan memudahkan kami melakukan re-
checking serta monitoring dan evaluasi untuk tahap berikutnya
positive - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Dari 15,7 juta ini sudah validasi sebanyak
13,8 juta. Sisanya, kami kembalikan ke pemberi kerja untuk dilakukan perbaikan
Ringkasan
BP Jamsostek mengatakan proses validasi data Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) pekerja
dengan gaji di bawah Rp5 juta mengikutsertakan sejumlah penegak hukum.
Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto mengatakan proses validasi data tersebut sudah
dikawal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), kepolisian RI, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
VALIDASI DATA BLT PEKERJA BAKAL DIAWASI POLISI HINGGA KPK
Jakarta - BP Jamsostek mengatakan proses validasi data Bantuan Langsung Tunai ( BLT )
pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta mengikutsertakan sejumlah penegak hukum.
Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto mengatakan proses validasi data tersebut sudah
dikawal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), kepolisian RI, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
203
