Page 236 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 236

Judul               Jokowi Sebut Omnibus Law Munculkan Budaya Bebas Korupsi
                Nama Media          kompas.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/16343691/jokowi-
                                    sebut-omnibus-law-munculkan-budaya-bebas-korupsi
                Jurnalis            Rakhmat Nur Hakim
                Tanggal             2020-08-26 16:34:36
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              JAKARTA, - Presiden Joko Widodo menyatakan saat ini pemerintah tengah membangun budaya
              kerja baru yang efisien, transparan, dan bebas korupsi.



              JOKOWI SEBUT OMNIBUS LAW MUNCULKAN BUDAYA BEBAS KORUPSI
              JAKARTA, - Presiden Joko Widodo menyatakan saat ini pemerintah tengah membangun budaya
              kerja baru yang efisien, transparan, dan bebas korupsi.

              Menurut dia hal itu terwujud dalam upaya pemerintah merealisasikan omnibus law.

              Saat ini pemerintah dan DPR sedang membahas omnibus law RUU Cipta Kerja. Selain itu bakal
              dibahas pula omnibus law perpajakan.
              "Sebuah tradisi sedang kita mulai yaitu dengan menerbitkan omnibus law," ujar Jokowi saat
              membuka Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (ANPK) secara virtual di Istana Kepresidenan
              Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8/2020).

              Ia mengatakan regulasi yang ada di Indonesia saat ini masih banyak yang tumpang tindih.

              Hal tersebut mengakibatkan kinerja birokrasi yang tidak efisien dan berbeli-belit.
              Hal itu pula yang kemudian memunculkan ruang korupsi untuk mempercepat proses birokrasi
              yang rumit.

              "Regulasi yang ada tumpang tindih, regulasi yang tidak jelas dan tidak memberikan kepastian
              hukum,  regulasi  yang  membuat  prosedur  berbelit-belit,  regulasi  yang  membuat  pejabat  dan
              birokrasi  tidak  berani  melakukan  eksekusi  dan  inovasi.  Ini  yang  harus  kita  rombak  dan  kita
              sederhanakan," lanjut Presiden..





                                                           235
   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241