Page 237 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 237
Judul DPR Kritik Pemerintah Soal Subsidi Gaji karena Tak Sasar Pekerja
Informal
Nama Media kumparan.com
Newstrend Subsidi Pekerja Informal
Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/dpr-kritik-pemerintah-soal-
subsidi-gaji-karena-tak-sasar-pekerja-informal-1u4qC84a79W
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-08-26 16:26:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Yahya Zaini (Anggota Komisi IX DPR RI) Dari ketentuan ini, ada pertanyaan
masyarakat, Bu Menteri, kenapa yang diberi subsidi terbatas kepada pekerja penerima upah?
Karena ada juga pekerja bukan penerima upah yang mungkin lebih sengsara daripada saudara
kita yang penerima upah
negative - Yahya Zaini (Anggota Komisi IX DPR RI) Sebab pekerja bukan penerima upah banyak
sekali, selain pekerja mandiri, juga banyak tenaga honorer. Ini gajinya kecil sekali. Termasuk di
DPR ini
positive - Dewi Aryani (Fraksi PDIP) Nah data itu yang harus punya datanya, jangan yang dipikirin
hanya Jawa saja karena program pemdanya sudah sangat baik. Tapi gimana dengan teman-
teman yang ada di perusahaan di luar Jawa? Mereka jarang tersentuh program karena terbatas
program. Semua program numpuk di Jawa
Ringkasan
Komisi IX DPR RI memanggil Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJS
Ketenagakerjaan atau BPJamsostek, Agus Susanto dalam rapat dengar pendapat tentang subsidi
gaji Rp 600 ribu per bulan. Rencananya, bantuan ini akan dicairkan Presiden Jokowi besok.
DPR KRITIK PEMERINTAH SOAL SUBSIDI GAJI KARENA TAK SASAR PEKERJA
INFORMAL
Konten Redaksi kumparan - Komisi IX DPR RI memanggil Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek, Agus Susanto dalam rapat dengar
pendapat tentang subsidi gaji Rp 600 ribu per bulan. Rencananya, bantuan ini akan dicairkan
Presiden Jokowi besok.
Pekerja yang mendapatkan bantuan ini adalah pekerja formal non-PNS dan non-BUMN yang
setiap bulan mendapatkan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Mereka juga harus terdaftar di
236
