Page 248 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 248
DPR MINTA BURUH TAK DEMO RUU CIPTA KERJA, INI TANGGAPAN SERIKAT
BURUH
JAKARTA, - Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) angkat bicara terkait permintaan Ketua DPR
Puan Maharani agar buruh tak menggelar demo menolak omnibus law RUU Cipta Kerja dengan
alasan pandemi Covid-19.
Ketua FBLP Jumisih menuturkan, jika pandemi menjadi alasan tak menggelar demonstrasi,
pihaknya pun meminta supaya DPR tak membahas omnibus law ketika krisis kesehatan sedang
terjadi di Tanah Air.
"Kalau melarang buruh untuk demo karena Covid-19, maka kami melarang DPR untuk
membahas omnibus law dan kita minta dibatalkan dengan alasan Covid-19," ujar Jumisih saat
dihubungi Kompas.com, Rabu (26/8/2020).
Menurutnya, jika konteks alasannya adalah Covid-19, maka sangat realistis DPR tak melanjutkan
pembahasan RUU Cipta Kerja.
Jumisih menilai pernyataan Puan tak berimbang mengingat sebelumnya juga terdapat anggota
DPR yang dinyatakan positif Covid-19.
Ia pun meminta supaya DPR mengambil keputusan yang hanya berlaku untuk masyarakat.
Melainkan juga harus berlaku untuk DPR karena pandemi Covid-19 tak memandang orang.
"Ketika mengambil kebijakan itu jangan hanya berlaku untuk rakyatnya, tapi juga harus berlaku
untuk dirinya sendiri, itu penting," tegas Jumisih.
Sebaliknya, Jumisih mencurigai, bahwa permintaan tersebut juga sebagai upaya DPR untuk
memuluskan pembahasan RUU Cipta Kerja.
Sebab, sejak Surat Presiden (Supres) tentang RUU Ciptakan dikirim ke DPR, DPR selalu mencuri
kesempatan.
"Ini jelas tidak imbang, makanya kita juga melarang DPR untuk membahas itu (RUU Cipta
Kerja)," kata Jumisih.
Diberitakan, Ketua DPR Puan Maharani meminta massa buruh yang menolak omnibus law RUU
Cipta Kerja tidak menggelar aksi yang berpotensi mengganggu kenyamanan publik .
Selain itu, ia khawatir kerumunan massa menciptakan klaster baru penyebaran Covid-19.
"DPR mengajak kelompok buruh yang memiliki aspirasi untuk berjuang tidak lewat aksi yang
berpotensi menimbulkan kemacetan, berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya,
dan berpotensi jadi klaster penyebaran Covid-19," kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa
(25/8/2020).
Puan menegaskan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja dilakukan secara hati-hati dan
transparan.
Ia mengatakan, DPR terbuka dengan saran dan kritik publik terhadap draf RUU tersebut.
Puan juga mengatakan, DPR merupakan rumah rakyat yang senantiasa membuka pintu bagi
kelompok buruh menyampaikan aspirasi atas RUU Cipta Kerja.
"Parlemen terbuka dalam menyerap semua aspirasi terkait omnibus law RUU Cipta Kerja,"
ujarnya.
247
