Page 262 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020

menerima penugasan tersebut kita bergerak all out untuk bisa mendapatkan nomor rekening
masing-masing pekerja tersebut," jelas Agus.
Ia mengatakan, penyaluran dilakukan bertahap agar ada kehati-hatian. Agus mengatakan, BPJS
Ketenagakerjaan akan terus melakukan validasi dan monitoring agar program tersebut dapat
berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Subsidi upah akan diberikan kepada pekerja yang gajinya di bawah Rp 5 juta. Besarannya yaitu
sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan atau total senilai Rp 2,4 juta. Subsidi ini akan diberikan
setiap 2 bulan dengan pembayaran sebesar Rp 1,2 juta.

Menteri Tenaga Kerja (menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan program bantuan subsidi gaji
untuk pekerja di bawah Rp 5 juta diluncurkan Kamis (27/8). "Insya Allah akan diagendakan
launching bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah besok, Kamis 27 Agustus 2020 oleh
Presiden RI," kata Ida.

Ida mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan saat ini tengah menyiapkan administrasi untuk
proses transfer bantuan tahap pertama. Direncanakan akhir Agustus tahapan tersebut bisa
selesai.

"Mudah-mudahan seluruh proses ini berjalan sesuai yang kita rencanakan, kami rencanakan
akhir Agustus ini tahap pertama," tuturnya.

Ida mengklaim pihaknya telah bekerja sangat cepat. Dalam satu pekan pihaknya harus merevisi
DIPA dan membuat peraturan menteri, serta membuat juklak dan juknis program tersebut.

"Terima kasih kepada Pak Dirut dan jajaran yang mengerahkan seluruh cabangnya untuk
mengumpulkan data nomor rekening calon penerima program. Semua bekerja keras dalam
waktu singkat, semoga membantu teman-teman kita pekerja yang hari ini terasa dampaknya
luar biasa," ungkapnya.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah lebih cermat dalam menyusun perencanaan
dan pendataan terkait bantuan langsung tunai dalam bentuk subsidi gaji untuk pekerja anggota
BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Puan meminta kebijakan pemulihan
ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19 dilakukan bukan hanya cepat, tapi juga harus tepat.

"Kebijakan-kebijakan yang dapat memulihkan perekonomian nasional, juga menyangkut tenaga
kerja yang mengalami PHK maupun tidak, dapat dilakukan secara cepat dan tepat," kata Puan
dalam keterangan tertulis.

Menurut Puan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat tidak bisa ditunda, khususnya pada masa
pandemi Covid-19 yang membawa dampak luas. Puan mengatakan Pemerintah harus mampu
menyusun dan melaksanakan kebijakan yang adil dan berkeperimanusiaan untuk seluruh rakyat.
"Pelaksanaan transfer subsidi gaji ke rekening pekerja diharapkan dapat dilakukan cepat dan
tepat agar dampak pemulihan ekonomi juga bisa dirasakan para pekerja mandiri bergaji di bawah
Rp 5 juta," ujarnya.

"Pemerintah juga mesti memperhatikan dan mencari solusi yang berperikemanusiaan bagi para
pekerja yang tidak memiliki keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan," imbuhnya.

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran pemerintah mengenakan sanksi kepada pemberi kerja
apabila memberikan data yang tidak sebenarnya sesuai kriteria kepada BP Jamsostek. Apabila
terjadi pemberian bantuan tidak sesuai kriteria, penerima bantuan wajib untuk
mengembalikannya melalui rekening kas negara. Bantuan Subsidi Gaji ini merupakan salah satu
nilai tambah terdaftar sebagai peserta aktif BP Jamsostek, selain mendapatkan perlindungan dari

261