Page 284 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 284
Ringkasan
Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay mempertanyakan alasan BPJS Ketenagakerjaan mencicil
data pekerja calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) ke Kementerian Ketenagakerjaan.
Ia menduga pemerintah tidak memiliki kesiapan data untuk menyalurkan BSU yang dianggarkan
senilai Rp 37,87 triliun.
KRITIK BANTUAN UPAH PEKERJA, ANGGOTA KOMISI IX: JANGAN SAMPAI
UANGNYA ADA TAPI DATA TIDAK SIAP
JAKARTA, - Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay mempertanyakan alasan BPJS
Ketenagakerjaan mencicil data pekerja calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) ke
Kementerian Ketenagakerjaan.
Ia menduga pemerintah tidak memiliki kesiapan data untuk menyalurkan BSU yang dianggarkan
senilai Rp 37,87 triliun.
"Ini jangan-jangan enggak siap juga pendataannya, uangnya ada tapi pemerintah enggak siap
datanya. Bagaimana coba?" kata Saleh dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Dirut BPJS
Ketenagakerjaan dan Menteri Ketenagakerjaan, Rabu (26/8/2020).
Berdasarkan data yang disampaikan Menaker Ida Fauziyah, pemerintah menargetkan penerima
BSU sebanyak 15,7 juta pekerja.
Mereka adalah pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta yang statusnya peserta aktif program
jaminan sosal ketenagakerjaan BPJS.
Menurut Saleh, semestinya BPJS Ketenagakerjaan tidak membutuhkan waktu lama untuk
memverifikasi data tersebut.
"Kenapa data mesti dicicil seperti ini? Kalau pendataan di BPJS Ketenagakerjaan itu benar, rapi,
tertib kan enggak mesti lama-lama. Memang ada verifikasi, tapi engak mesti lama-lama,"
tuturnya.
Ia khawatir, persoalan penyaluran insentif untuk tenaga kesehatan yang menangani Covid-19
terulang lagi.
Saleh mengatakan, penyaluran insentif untuk tenaga kesehatan akhirnya mesti diperpanjang
karena pemerintah sendiri tidak siap.
"Insentif nakes sampai hari ini kan belum selesai maka diperpanjang pemeberian bantuan sampai
bulan Desember, mestinya selesai paling lama Agustus ini. Tapi karena enggak selesai
diperpanjang sampai akhir Desember. Kenapa? Karena enggak siap pemerintah," ucap Saleh.
Dalam rapat, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, menyatakan pihaknya
menyerahkan data 15,7 juta pekerja penerima BSU ke Kementerian Ketenagakerjaan secara
bertahap.
Alasannya, agar memudahkan BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemantauan dan pengecekan
data.
"Kita serahkan secara bertahap dengan tujuan kita terapkan dengan prinsip kehati-hatian, juga
kita untuk memudahkan melakukan rechecking atau melakukan monitoring atau evaluasi untuk
tahap berikutnya agar program ini benar benar berjalan dengan baik," kata Agus.
283
