Page 300 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020

pekerja dan akademisi juga sangat sedikit yang dilibatkan, nah ini yang menyebabkan banyaknya
penolakan-penolakan terhadap RUU Cipta kerja dan omnibus law pada umumnya
positive - Fitra Faisal (Ekonom Universitas Indonesia) Padahal kita sebenarnya membutuhkan
itu, jadi saya lebih melihat tidak menolak dan tidak menerima, kita memperbaiki apa yang ada
sekarang, Karena, menurut dia, Indonesia butuh RUU Cipta kerja. Hal ini demi meningkatkan
produktivitas. Artinya kita bisa meningkatkan produktivitas ekonomi, itu pada akhirnya kita bisa
menangkap momentum untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah

Ringkasan

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fitra Faisal menilai, Rancangan Undang- Undang (RUU) Cipta
Kerja merupakan upaya pemerintah menjawab tantangan perekonomian di Indonesia.

BELAJAR DARI HARZ REFORM JERMAN, INDONESIA DINILAI BUTUH RUU CIPTA
KERJA

Jakarta - Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fitra Faisal menilai, Rancangan Undang- Undang
(RUU) Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah menjawab tantangan perekonomian di
Indonesia.

Menurutnya, RUU ini dapat menyelesaikan masalah dan tantangan dari sisi supply seperti
lemahnya produktivitas dan rumitnya birokrasi.

"Kita lebih bermasalah di sisi supply yakni masalah produktivitas dan administrasi. Untuk
membenahi itu memang butuh pendekatan yang jauh lebih institusional, maka dari sisi ini, RUU
Ciptaker itu memang harus ada," ujar Fitra saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu
(26/8/2020).
Fitra menjelaskan, salah satu yang dilakukan melalui pendekatan institusional yaitu memangkas
birokrasi menjadi ringkas. Hal itu sangat diperlukan guna meningkatkan produktivitas ekonomi
dan tenaga kerja di Indonesia.

"Permasalahan kita dari sisi hulu. Bagaimana kemudian tenaga kerja kita, pertumbuhan
produktivitasnya mandek," ujar dia.

Fitra menyebut, akibat rendah dan rumitnya birokrasi, Indonesia menjadi negara terendah kedua
tingkat produktivitasnya di ASEAN.

"Produktivitas kita nomor dua di ASEAN terendah, ini masalah yang harus diselesaikan secara
institusional," tuturnya.
Dia menuturkan bahwa adanya kebijakan RUU Cipta Kerja ini sudah tepat. Sehingga kata dia,
upaya terbaik adalah memperbaiki isinya bukan menolak RUU tersebut seluruhnya.

"Berarti kalau sudah begitu kita harus melihat bahwa omnibuslaw ini lebih ke arah gimana
memperbaikinya, bukan menolak seluruhnya," tuturnya.

"RUU Ciptaker memang tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan kerja. memperluas
lapangan kerja dengan mendatangkan investasi," lanjutnya.

299