Page 337 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 337
Judul BPJS Ketenagakerjaan Cicil Penyerahan Data 15,7 Juta Pekerja
Penerima Bantuan Upah ke Kemenaker
Nama Media kompas.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/12390161/bpjs-
ketenagakerjaan-cicil-penyerahan-data-157-juta-pekerja-penerima-
bantuan
Jurnalis Tsarina Maharani
Tanggal 2020-08-26 12:39:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Kita serahkan secara bertahap
dengan tujuan kita terapkan dengan prinsip kehati-hatian, juga kita untuk memudahkan
melakukan rechecking atau melakukan monitoring atau evaluasi untuk tahap berikutnya agar
program ini benar benar berjalan dengan baik
positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Kita lakukan lagi penyisiran
validasi secara berlapis, yaitu satu orang hanya punya satu rekening. Rekening banknya harus
sama dengan nama pekerja yang terdafrar di BPJS Ketenagakerjaan. Setelah kita sisir kita
dapatkan 10,8 juta
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Insya Allah akan diagendakan launching
bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah besok, Kamis 27 Agustus 2020 oleh Presiden
RI
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Mudah-mudahan program ini benar-benar
membantu, pertumbuhan ekonomi kita kembali normal, kemampuan daya beli teman-teman
pekerja akan ada tambahan
Ringkasan
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyatakan, data pekerja penerima
Bantuan Subisidi Upah (BSU) diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan secara bertahap.
lasannya, agar memudahkan BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemantauan dan pengecekan
data.
BPJS KETENAGAKERJAAN CICIL PENYERAHAN DATA 15,7 JUTA PEKERJA PENERIMA
BANTUAN UPAH KE KEMENAKER
JAKARTA, - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyatakan, data pekerja
penerima Bantuan Subisidi Upah (BSU) diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan secara
bertahap. Alasannya, agar memudahkan BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemantauan dan
pengecekan data.
336
