Page 351 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020

Judul Presiden Jokowi Kembali Ingin Sederhanakan Regulasi Lewat Omnibus
Law
Nama Media viva.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/nasional/1296343-presiden-jokowi-
kembali-ingin-sederhanakan-regulasi-lewat-omnibus-law
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-08-26 12:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Presiden Jokowi, kembali mengutarakan niat pemerintah untuk menyederhanakan aturan lewat
Rancangan Undang-undang Omnibus Law. Menurut dia, sudah lama regulasi nasional yang ada
menyulitkan banyak pihak. Bahkan, disebutkan Jokowi, berbelit-belit dan tumpang tindih.

PRESIDEN JOKOWI KEMBALI INGIN SEDERHANAKAN REGULASI LEWAT OMNIBUS
LAW
Presiden Jokowi , kembali mengutarakan niat pemerintah untuk menyederhanakan aturan lewat
Rancangan Undang-undang Omnibus Law. Menurut dia, sudah lama regulasi nasional yang ada
menyulitkan banyak pihak. Bahkan, disebutkan Jokowi, berbelit-belit dan tumpang tindih.

"Regulasi nasional harus terus kita benahi. Sekali lagi regulasi nasional harus terus kita benahi,
regulasi yang tumpang tindih, regulasi yang tidak jelas dan tidak memberikan kepastian hukum,"
kata Jokowi pada acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa
Barat, Rabu 26 Agustus 2020.

"Ini yang harus kita rombak dan kita sederhanakan. Sebuah tradisi sedang kita mulai yaitu
dengan menerbitkan Omnibus Law. Satu undang-undang yang mensinkronisasikan puluhan
undang-undang secara serempak," lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Belakangan memang, Omnibus Law pada RUU Cipta Kerja banyak menuai pro-kontra di
masyarakat. Jokowi sendiri menyebut, aturan yang berbelit dan birokrasi yang gemuk membuat
para birokrat sulit berinovasi dan berani mengambil keputusan.

"Kita akan terus melakukan sinkronisasi regulasi ini secara berkelanjutan," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga menyatakan, penyederhanaan aturan juga
memberikan kepastian hukum. Ia mengajak semua pihak terlibat dan mengawasi aturan-aturan
yang dianggap masih tumpang tindih.

"Jika bapak ibu menemukan regulasi tidak sinkron, tidak sesuai konteks saat ini, beri masukan
ke saya," demikian pesan Presiden Jokowi. (ren).

350