Page 353 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020

Menurut Bamsoet, dalam proses pembahasannya pemerintah dan DPR RI sudah melibatkan
berbagai pihak, mulai dari KADIN Indonesia, APINDO, HIPMI maupun berbagai organisasi buruh
dan pekerja.

"Sehingga bisa dicapai win-win solution antara buruh dan pengusaha. Dengan demikian tidak
ada yang saling dirugikan satu sama lain. Karena hakikat keberadaan sebuah undang-undang
adalah untuk menjawab persoalan secara bersama-sama," ujar Bamsoet dalam keterangannya,
Rabu (26/8/2020).

Saat menerima perwakilan buruh dari KSBSI, KSPSI, KSPN, K-SARBUMUSI, FS KAHUTINDO, dan
FSP BUN, di Ruang Kerjanya, Mantan Ketua DPR RI ini mengapresiasi catatan yang disampaikan
buruh terhadap klaster ketenagakerjaan agar dikembalikan sesuai ketentuan hukum
sebelumnya.

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan berbagai putusan atas gugatan buruh di masa lalu
terkait uji materi UU No. 13/2003 terkait isu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), upah,
pesangon, hubungan kerja, PHK, penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta jaminan
sosial. Keputusan tersebut pun sudah final dan mengikat, sehingga masih layak dijadikan sebagai
dasar hukum.

"Sedangkan ketentuan mengenai sanksi, karena tidak pernah diajukan gugatan uji materi ke MK,
jadi bisa tetap mengacu kepada UU No.13/2003. Kabar terbaru dari kawan-kawan di Badan
Legislasi DPR RI, mereka akan mengakomodir keinginan buruh tersebut. Sehingga seharusnya
sudah bisa dicapai win-win solution," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan permasalahan terbesar dunia usaha,
bukanlah pada sektor ketenagakerjaan. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukan
hambatan terbesar investasi dunia usaha terletak pada perizinan (32,6 persen), pengadaan lahan
(17,3 persen), dan regulasi/kebijakan (15,2 persen).

Sementara itu, temuan Bank Dunia terhadap kemudahan berbisnis di suatu negara (Ease of
Doing Business 2020) menempatkan Indonesia di peringkat 73 dari 190 negara dunia. Sementara
di ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke-6 dari 10 negara.

Menurutnya, permasalahan tersebut sebagian besar karena ego sektoral kementerian/lembaga
serta tumpang tindih kewenangan bupati dan gubernur. Masalah inilah yang sedang dicarikan
jalan keluarnya dalam omnibus law RUU Cipta Kerja.

"Sementara masalah ketenagakerjaan, seharusnya tak terlalu menjadi persoalan karena sudah
ada putusan MK maupun UU No.13/2003. Sehingga antara buruh dan pengusaha tak perlu ada
yang merasa dirugikan atas kehadiran RUU Cipta Kerja," pungkas Bamsoet.

(akn/ega)

352