Page 372 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020

Judul PKS Minta Serikat Pekerja Terus Pelototi Pembahasan RUU Cipta Kerja
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/144400/12/pks-minta-serikat-
pekerja-terus-pelototi-pembahasan-ruu-cipta-kerja-1598414890
Jurnalis Rico Afrido Simanjuntak
Tanggal 2020-08-26 11:35:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajak semua serikat pekerja memantau setiap
pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja di DPR. PKS bersama
serikat pekerja akan terus mengkritisi pembahasan RUU omnibus law ini.

PKS MINTA SERIKAT PEKERJA TERUS PELOTOTI PEMBAHASAN RUU CIPTA KERJA

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajak semua serikat pekerja memantau setiap
pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja di DPR. PKS bersama
serikat pekerja akan terus mengkritisi pembahasan RUU omnibus law ini.

"PKS meminta kepada teman-teman serikat pekerja harus terus mencermati secara seksama
dinamika pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini. Pembahasan ini harus
terus dikawal dan dipelototi," ujar Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto dalam keterangan
tertulisnya, Rabu (26/8/2020).

Mulyanto mengkritik sikap pemerintah yang dinilainya tidak tegas menetapkan keberadaan
klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja yang saat ini dibahas oleh Badan Legislasi DPR
RI. Awalnya, pemerintah berjanji mencabut klaster ketenagakerjaan, lalu menyatakan akan
menunda membahas dan sekarang malah ingin mendahulukan pembahasannya.

Dia menilai pemerintah gamang menyikapi dinamika aspirasi yang disampaikan masyarakat, baik
yang mewakili kepentingan para pekerja maupun kepentingan pengusaha. Kata dia, terkesan
jika tekanan dari kalangan pekerja menguat, pemerintah langsung menyatakan akan
mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja tersebut. Tapi jika tekanan dari
kalangan pengusaha menguat, kata dia, maka klaster itu kembali diajukan untuk dibahas.

"Sikap PKS tegas. Kami ingin isi RUU Omnibus Law ini dapat melindungi hak-hak pekerja
sebagaimana yang sudah diatur dalam UU Nomor 13/2013 tentang Ketenagakerjaan. Isi
ketentuan UU kami anggap sudah cukup adil mengakomodasi kepentingan pihak terkait. UU ini
sudah 25 kali dikaji melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi," kata Mulyanto.

371