Page 470 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020

Kedua, lanjutnya, DPR dan federasi buruh sepaham untuk mengembalikan sanksi pidana
ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan Nomor
13 Tahun 2003. Apabila ada bidang industri seperti 4.0 yang berkembang saat ini dan belum
tercantum dalam UU Nomor 13, itu dapat dipertimbangkan aturan tambahannya.

Ketiga, berkenaan dengan hubungan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap
perkembangan industri, pengaturannya dapat dimasukkan di dalam RUU Cipta Kerja dan terbuka
terhadap masukan publik.

Keempat, fraksi-fraksi di DPR akan memasukkan poin-poin materi yang disampaikan para
federasi buruh. Poin-poin itu akan dimasukkan dalam daftar inventarisir masalah (DIM) fraksi.

Namun, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said lqbal mengatakan,
permintaan paling tinggi dari pihak serikat pekerja adalah mengeluarkan Klaster
Ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja. Hal itu dilakukan apabila dari beberapa klaster yang ada,
menginginkan RUU Cipta Kerja segera disahkan.
Dalam pertemuannya dengan Tim Perumus, lqbal mengaku sudah menyampaikan usulan atau
pandangan serikat pekerja. "Istilahnya, call tingginya-lah," tandas dia.

Call tingginya, lanjut lqbal, klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja, apabila 10
klaster yang lain ingin cepat-cepat diselesaikan, ingin cepat-cepat disahkan.

Untuk membahas hal ini, berikut penjelasan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh
Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

469