Page 467 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 467
"Akibatnya, ribuan buruh atau pekerja dirumahkan tanpa mendapat upah. Karena itu, kami
menolak PHK massal ini karena tidak sesuai aturan perundang-undangan," kata Syaiful Mar pada
unjuk rasa yang dikawal polisi tersebut berjalan tertib dan menerapkan protokol kesehatan.
Menurut aktivis buruh itu, PHK massal terjadi karena lemahnya pengawasan ketenagakerjaan,
sehingga perusahaan mengeluarkan kebijakan sepihak memberhentikan pekerjanya.
"Karena itu, kami mendesak DPR Aceh, pemerintah daerah di Aceh menjalankan fungsi
pengawasan untuk memastikan perusahaan yang mempekerjakan pekerja mematuhi aturan
perundang-undangan," kata Syaiful Mar Selain menolak PHK massal, massa Aliansi Buruh Aceh
dalam unjuk rasa tersebut juga menyuarakan penolakan pengesahan omnibus law RUU Cipta
Kerja.
Massa juga mendesak DPR Aceh mengeluarkan rekomendasi menolak pengesahan rancangan
undang-undang tersebut karena tidak memihak buruh.
"Kami menilai omnibus law RUU Cipta Kerja lebih memihak investor. Rancangan undang-undang
tersebut menghilangkan kepastian kerja, kepastian upah, dan hilangnya jaminan sosial buruh,"
kata Syaiful Mar..
466
