Page 464 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 464
Judul Honorer Khawatir Tak Dapat Bantuan Subsidi Upah
Nama Media Pikiran Rakyat
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL Pg6
Jurnalis Rani Ummi Fadila
Tanggal 2020-08-26 05:16:00
Ukuran 118x183mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 32.450.000
News Value Rp 97.350.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Nasikin (Guru honorer di SMAN 1 Cibitung) Supaya diseragamkan guru semua sekolah
wajib mengikuti BPJS Ketenagakerjaan
neutral - Amin (Guru honorer SDN Gambir Bandung) Syaratnya cukup surat keputusan dari
pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa guru tersebut merupakan guru honorer
Ringkasan
Sejumlah guru honorer di Jawa Barat khawatir tidak bisa mendapat bantuan subsidi upah dari
pemerintah Rp 600.000 per bulan karena tak terdaftar dalam Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Ketua Forum Guru dan Tenaga Honorer Jawa Barat Azis Muslim
mengatakan, 90 persen guru honorer di sekolah negeri di Jawa Barat tidak terdaftar dalam BPJS
Ketenagakerjaan.
HONORER KHAWATIR TAK DAPAT BANTUAN SUBSIDI UPAH
Sejumlah guru honorer di Jawa Barat khawatir tidak bisa mendapat bantuan subsidi upah dari
pemerintah Rp 600.000 per bulan karena tak terdaftar dalam Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Ketua Forum Guru dan Tenaga Honorer Jawa Barat Azis Muslim mengatakan, 90 persen guru
honorer di sekolah negeri di Jawa Barat tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Dia sudah
menanyakan hal itu ke beberapa sekolah di beberapa daerah. Hanya guru-guru di sekolah swasta
yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan Tidak terdaftarnya para guru honorer menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan karena tidak ada kewajiban atas hal itu. Setiap bulan, honor
mereka dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya dipotong untuk iuran BPJS Kesehatan.
"Satu sisi kami gembira ada kabar mendapat bantuan Rp 600.000, tetapi melihat syaratnya harus
terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, kami hanya bisa ngelus dada saja," kata Azis kepada "PR",
Selasa (25/8/2020).
Dia berharap, pemerintah tidak mensyaratkan keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk
mendapat bantuan subsidi upah Rp 600.000 bagi honorer. Azis mengusulkan agar syarat diganti
463
