Page 462 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020

saling tumpang tindih dan menghambat akses pelayanan publik, serta kemudahan berusaha.
Sehingga membuat program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat sulit tercapai.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mencatat dari tahun 2014 hingga Oktober 2018,.
pemerintah telah menerbitkan 8.945 regulasi. Terdiri dari 107 undang-undang, 765 Peraturan
Presiden, 7.621 Peraturan Menteri, 452 peraturan pemerintah.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menyebutkan, manfaat
dari penerapan Omnibus law. Salah satunya adalah menghilangkan tumpangtindih antar
peraturan perundang-undangan.

Selain itu, omnibus law juga diharapkan dapat menghilangkan ego sektoral yang terkandung
dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi telah memastikan bahwa
Omnibus Law Cipta Kerja akan meberikan manfaat untuk masyarakat terutama pelaku UMKM.

Menteri keuangan Sri Mulyani menuturkan, perombakan 72 undang-undang (UU) melalui skema
omnibus law yang akan memangkas aturan perizinan investasi yang tumpang tindih di tingkat
pusat dan daerah. Melalui revisi tersebut, pemerintah berkeinginan untukinemperbaiki perizinan
investasi agar dapat menggaet lebih banyak investor ke Indonesia.

Sebelumnya, skema omnibus law bisa diartikan sebagai konsep pembuatan beleid yang
menggabungkan sejumlah aturan menjadi satu UU yang akan dijadikan payung hukum baru. Sri
juga mengatakan, dalam tahap awal pemerintah akan mengidentifikasi regulasi yang menjadi
kendala perizinan investasi bagi pelaku usaha di lapangan.

Penggunaan skema omnibus law dicanangkan lantaran hampir semua UU yang bakal direvisi
mengatur perizinan investasi. Harapannya, usai perubahan aturan tersebut investor akan
semakin bergairah untuk menanamkan investasinya di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Baidowi terkait dengan pembahasan RUU Cipta Kerja di Klaster UMKM
yang ditergetkan bisa segera selesai dan akan terus ditayangkan secara terbuka ke publik.
Sementara itu pelaku pasar juga telah menunggu hasil dari Rancangan Undang-undang (RU-U)
Cipta Kerja atau Omnibus Law. Pemerintah juga sempat menargetkan bisa menyelesaikan
pembahasan RUU ini pada Agustus 20-20.

Chief Investment Officer Eastpring Investments Indonesia Ari Pitojo menyebut saat ini pihaknya
terus memantau perkembangan yang ada. Hal ini dikarenakan sejumlah poin yang diatur sangat
menentukan kemudahan berinvestasi ke depannya.

Ari mengatakan, pihaknya banyak berharap agar poin-poin nya adalah terkait dengan
kemudahan usaha untuk merekrut dan melepas pekerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa
pembahasan RUU Omnibus Law ini terus dikebut. Komunikasi antara pemerintah dan DPR juga
terus intens. , Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) RI Bidang Hubungan
Internasional Shinta Widjaja K. Menaruh harapan agar iklim investasi di Indonesia mampu
mendongkrak industri nasional pada 2020. Sehingga, dapat berkontribusi signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, Omnibus law merupakan salah satu angin segar untuk memperbaiki iklim investasi,
sehingga menjadi daya tarik investor masuk ke Indonesia.

461