Page 461 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 461

Judul               Omnibus Law Ciptaker Meningkatkan Daya Saing Nasional
                Nama Media          Ekonomi Neraca
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg2
                Jurnalis            *
                Tanggal             2020-08-26 05:34:00
                Ukuran              133x191mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 6.650.000

                News Value          Rp 19.950.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              Pemerintah menginisiasi lahirnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja guna memangkas regulasi yang
              selama ini berbelit dan menghambat investasi. Masyarakat pun mendukung kebijakan tersebut
              karena  dianggap  mampu  meningkatkan  daya  saing  nasional  dan  memulihkan  perekonomian
              yang terdampakCovid-19.



              OMNIBUS LAW CIPTAKER MENINGKATKAN DAYA SAING NASIONAL

              Oleh: Zakaria, Pemerhati Sosial dan Ekonomi

              Pemerintah menginisiasi lahirnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja guna memangkas regulasi yang
              selama ini berbelit dan menghambat investasi. Masyarakat pun mendukung kebijakan tersebut
              karena  dianggap  mampu  meningkatkan  daya  saing  nasional  dan  memulihkan  perekonomian
              yang terdampak Covid-19.

              Untuk meningkatkan investasi dan memulihkan ekonomi usai pandemi Covid-19, Presiden Joko
              Widodo  akan  menerapkan  Omnibus  Law.  Hal  tersebut  disampaikan  oleh  Presiden  dalam
              pembacaan  Nota  Keuangan  2021  di  Gedung  DPR  pada  jumat  (14/8).  Jokowi  menuturkan
              penerapan omnibus law ini dapat mendorong investasi dan daya saing nasional.

              Mantan walikota Surakarta tersebut juga mengatakan, rencana pendapatan negara adalah Rp
              1.776,4 triliun dan belanja negara Rp 2.747,5 triliun.

              Sehingga, defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp 971,2 triliun atau setara 5,5 persen dari
              PDB. Rencananya, defisit anggaran tahun 2021 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-
              sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.

              Dalam pidato pertama setelah dilantik menjadi presiden untuk kedua kalinya pada Oktober 2019,
              Jokowi menyebutkan bahwa omnibus law akan menyederhanakan kendala regulasi yang kerap
              berbelit-belit dan panjang. Pemerintah juga meyakini omnibus law akan memperbaiki ekosistem
              investasi dan daya saing Indonesia sehingga bisa memperkuat perekonomian nasional.

              Pembentukan  omnibus  law  tentu  saja  bukan  tanpa  alasan.  Omnibus  law  dirumuskan karena
              sudah terlalu banyak regulasi yang dibuat. Tak jarang, satu regulasi dengan regulasi lainnya
                                                           460
   456   457   458   459   460   461   462   463   464   465   466