Page 456 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, ada dua isu yang
dibawa dalam aksi ini yakni menolak omnibus law draf pemerintah dan meminta tak ada lagi
PHK massal selama Covid 19.

Menurut Said, ada sembilan poin yang dikritisi buruh atas draf Omnibus Law Cipta Kerja produk
pemerintah. Hal itu adalah hilangnya upah minimum, berkurangnya nilai pesangon, waktu kerja
eksploitatif, karyawan kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup, PHK yang dipermudah,
dihapusnya hak cuti dan upah atas cuti, kemudahan Tenaga Kerja Asing buruh kasar masuk,
dihapusnya sanksi pidana, serta potensi hilangnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi
pekerja kontrak dan outsourcing seumur hidup. Dia pun berharap lewat aksi ini pemerintah dan
DPR bisa menerima sikap KSPI bersama KSPSI AGN, dan 32 Konfederasi serta federasi lainnya.

"Yaitu mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dan RUU Cipta Kerja , atau setidaknya UU no
13/2003 tidak dilakukan perubahan atau dikurangi sama sekali. Termasuk didalamnya semua
putusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) yang sudah final terhadap regulasi tersebut tidak boleh
diubah," kata Iqbal.

Bahasan lain yang juga lebih baik dimasukan ke dalam klaster ketenagakerjaan adalah
peningkatan produktivitas melalui program pendidikan dan pelatihan atau segala sesuatu yang
belum diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2003. Seperti pekerja industri rintisan, UMKM dan
transportasi daring. Jika aspirasi buruh diabaikan, Said memastikan aksi penolakan akan terus
berlanjut.
Terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kalangan buruh untuk tidak menggelar aksi
unjuk rasa dalam menyampaikan aspirasi terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja . Dia mendorong
aspirasi disampaikan secara formal.

" DPR RI mengajak kelompok buruh yang memiliki aspirasi untuk berjuang tidak lewat aksi
yang berpotensi menimbulkan kemacetan, berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat
lainnya, dan berpotensi jadi klaster penyebaran Covid-19," kata Puan dalam keterangan tertulis,
Selasa 25 Agustus 2020.
Ketua DPP PDIP itu mengingatkan bahwa sudah ada pertemuan antara parlemen dengan 16
perwakilan serikat buruh atau serikat pekerja pada 20-21 Agustus 2020 di Jakarta. Pertemuan
itu khusus membahas RUU Cipta Kerja yang dikritik kaum buruh . Pertemuan itu menghasilkan
empat kesepahaman soal klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja .
"Dua di antaranya adalah soal hubungan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap
perkembangan industri dan pembahasan RUU Cipta Kerja yang terbuka terhadap masukan
publik," ucap dia.

Putri Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri ini menegaskan pihaknya akan tetap
melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja . Dia menegaskan bahwa DPR akan melakukannya
secara cermat, hati-hati, transparan, terbuka, dan mengutamakan kesinambungan kepentingan
nasional.
"Kami mendukung terciptanya lapangan kerja, perbaikan ekonomi, serta tumbuh dan
berkembangnya UMKM lewat RUU Cipta Kerja ," ujar Puan.***.

455