Page 452 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020

Judul New Orde Baru
Nama Media Fajar
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg6
Jurnalis Tajuk
Tanggal 2020-08-26 07:03:00
Ukuran 123x84mmk
Warna Warna
AD Value Rp 20.910.000

News Value Rp 62.730.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Pembahasan rancangan undang-undang di gedung DPR RI kembali menghangat. Termasuk
omnibus law. Produk hukum yang akan menjadi payung dalam beberapa undang-undang
sekaligus. Bisa dicabut atau diamandemen sekaligus.

NEW ORDE BARU

Pembahasan rancangan undang-undang di gedung DPR RI kembali menghangat. Termasuk
omnibus law. Produk hukum yang akan menjadi payung dalam beberapa undang-undang
sekaligus. Bisa dicabut atau diamandemen sekaligus.

Pada dasarnya omnibus law cukup bagus. Memudahkan perizinan investor. Akan tetapi,
kehadirannya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah.

Berbicara soal otonomi mungkin bisa dijadikan sampel adalah undang-undang tentang
pertambangan mineral dan batubara. Regulasi ini memang digugat ke Mahkamah Konstitusi
pasca disahkan para politikus di gedung DPR. Jika MK tak bergeming, pengelolaan isi bumi akan
melenting. Salto ke belakang. Seperti era orde baru. Semuanya terpusat.

Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota bakal jadi penonton. Wewenang daerah ditiadakan.
Semua kembali pemerintah pusat. Sedikit wajar jika Gubernur Bangka Belitung berteriak.
Mengapa? Sebab, wilayahnya memiliki stok timah yang melimpah. Kementerian ESDM mencatat
ada 9,9 miliar ton. Jika kewenangannya dicabut praktis daerah tidak akan berkutik. Potensi itu
bakal dinikmati pusat. Daerah juga.

Tetapi, hanya secuil. Omnibus law bagaimana? Ya, sama saja. Ada banyak hak kewenangan
daerah yang ikut terpangkas. Presiden memiliki kewenangan penuh di aspek pemerintahan.
Pakai peraturan presiden (perpres) mencabut peraturan daerah. Jika daerah melawan perpres
ada sanksinya. Administratif atau penundaan evaluasi. Administratif bisa berupa penundaan hak
keuangan kepala daerah dan anggota DPRD.

Dahulu memang ada aturan serupa. Tetapi, dicabut majelis hakim MK. Pembatalan perda
menjadi hak Mahkamah Agung. Artinya apa, pemerintah pusat melalui omnibus law-nya
berupaya membangkitkan aturan tersebut. Hal itu hanya beberapa contoh kecil dalam omnibus

451