Page 455 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 455

Ringkasan

              Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepakat agar pembahasan klaster ketenagakerjaan
              dalam Rancangan Undang Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan bersandar pada
              putusan Mahkamah Konstitusi.

              Hal ini disampaikan Wakil Ketua  DPR  Sufmi Dasco Ahmad kala menemui massa serikat  buruh
              yang menggelar aksi tolak RUU  Cipta Kerja  di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 24
              Agustus 2020.



              DPR SEPAKAT PEMBAHASAN KLASTER KETENAGAKERJAAN DI RUU CIPTA KERJA
              BERSANDAR PADA PUTUSAN MK

              -    Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  sepakat  agar  pembahasan  klaster
              ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan
              bersandar pada putusan Mahkamah Konstitusi.

              Hal ini disampaikan Wakil Ketua  DPR  Sufmi Dasco Ahmad kala menemui massa serikat  buruh
              yang menggelar aksi tolak RUU  Cipta Kerja  di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 24
              Agustus 2020.

              Menurut dia, dalam pembahasannya,  DPR  dan serikat  buruh  telah membentuk tim perumus
              RUU    Cipta  Kerja    yang  telah  menghasilkan  empat  kesepahaman.  Salah  satu  dari  empat
              kesepahaman itu adalah tetap digunakannya putusan  MK  sebagai pedoman yang mengatur
              beberapa hal dalam RUU  Cipta Kerja  seperti upah, pemutusan hubungan kerja, jaminan sosial,
              dan lain-lain. Kepada  buruh  , dia juga berjanji akan menampung dan memperjuangkan aspirasi
              dari para  pekerja  .
              "Bahwa  DPR  RI akan sekeras-kerasnya memperjuangkan aspirasi kawan-kawan sekalian," ujar
              Dasco.

              Selain itu, kesepahaman lain yang sudah disepakati antara  DPR  dengan  buruh  juga berkenaan
              dengan sanksi pidana ketenagakerjaan dalam RUU  Cipta Kerja  , dikembalikan sesuai ketentuan
              UU ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Ada juga kesepakatan berkenaan dengan hubungan
              ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri.

              "Terakhir, fraksi-fraksi akan memasukan poin-poin materi substansi yang disampaikan serikat
              pekerja  /serikat  buruh  kedalam daftar inventarisasi masalah (DIM) fraksi. Kita sekarang sudah
              bersaudara dan kami akan sekeras-kerasnya memperjuangkan apa yang sudah kita sepahamkan
              dengan tim perumus," ujar Dasco.

              Menambahkan,  Wakil  Ketua  Badan  Legislasi  (Baleg)    DPR    Willy  Aditya  menyampaikan  hal
              senada. Menurut dia pelibatan elemen  buruh  dalam tim perumus Omnibus Law  Cipta Kerja
              memperlihatkan kalau pembahasannya terbuka dan tidak abai pada aspirasi  buruh  .

              "Tidak ada perjuangan yang bisa dilakukan hanya segelintir orang, apa yang sudah menjadi
              komitmen bersama Said Iqbal, Sufmi Dasco, dan kami adalah bentuk persatuan perjuangan kita,"
              ujar Willy.

              Aksi dari banyak elemen publik untuk menolak pembahasan RUU  Cipta Kerja  memang bukan
              hanya sekali. Pada aksi kali ini, demonstrasi digalang oleh elemen  buruh  yang tergabung dalam
              Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama elemen serikat  buruh  lainnya.





                                                           454
   450   451   452   453   454   455   456   457   458   459   460