Page 465 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020

menjadi keikutsertaan BPJS Kesehatan. Apabila syarat diganti menjadi kepesertaan BPJS
Kesehatan, sebagian besar guru honorer di Jawa Barat bisa mendapat bantuan subsidi upah.
Guru honorer di SMAN 1 Cibitung, Kabupaten Bekasi, Nasikin mengatakan, kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan tergantung kebijakan kepala sekolah. Di SMAN 1 Cibitung, belum ada kebijakan
mendaftarkan guru honorer dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagian besar guru honorer SMAN di Kabupaten Bekasi pun, bernasib serupa. Hanya sebagian
kecil SMAN di Kabupaten Bekasi yang mengikutsertakan guru honorernya ke BPJS
Ketenagakerjaan.

Padahal, Nasikin tak keberatan apabila honornya dipotong untuk membayar iuran BPJS
Ketenagakerjaan. Namun, selama ini belum ada kebijakan tersebut dari kepala sekolah. Oleh
karena itu, dia mendorong Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) mengusulkan kepada
Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi agar mewajibkan sekolah ikut BPJS Ketenagakerjaan.
"Supaya diseragamkan guru semua sekolah wajib mengikuti BPJS Ketenagakerjaan," ucapnya.

Sama seperti Nasikin, seorang pegawai tata usaha honorer di SMPN 9 Bandung Popon Jubaedah
juga tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Menurut dia, Pemprov Jabar pernah
menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga 2017. Popon menjadi salah seorang honorer
yang menerima manfaat itu.

Namun, setelah 2017, Pemprov Jabar tak lagi menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi
honorer. Popon pun tak memperpanjang keikutsertaannya dalam BPJS Ketenagakerjaan dengan
biaya sendiri. Sebab, honornya saat itu hanya Rp 700.000 per bulan.

Guru honorer SDN Gambir Bandung Amin meminta pemerintah tak mensyaratkan keikutsertaan
BPJS Ketenagakerjaan mendapat bantuan subsidi upah. "Syaratnya cukup surat keputusan dari
pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa guru tersebut merupakan guru honorer," ujar
Amin. (Rani Umini Fadila)***

464